.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan DPRD NTB sepakat menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Salah satunya, proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 5,7 triliun.
Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin dengan seluruh pimpinan DPRD NTB pada sidang paripurna di Gedung Utama DPRD Provinsi NTB, Rabu sore (21/8/2024).
"Kesepakatan yang telah kami capai bersama hari ini, semoga mampu kami khidmatkan menjadi kerja nyata, demi kemaslahatan segenap masyarakat di NTB. Besar harapan kami seluruh regulasi yang dibahas benar-benar berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan ke arah kemajuan," kata Hassanudin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) itu berharap NTB terus eksis sebagai daerah yang mampu memfasilitasi perhelatan event-event nasional maupun internasional. Sehingga mampu meningkatkan perekonomian NTB lebih baik.
"Kami akan terus mengupayakan agar segala event di Bumi Gora ini akan memberikan dampak positif. Terutama bagi meningkatnya aktivitas perekonomian yang berdampak pada meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Dalam rancangan APBD Provinsi NTB 2025, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 5,7 triliun. Sementara, belanja daerah sebesar Rp 5,6 triliun. Adapun penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 25 miliar, dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 122 miliar. Kemudian pembiayaan neto pada APBD anggaran 2025 sebesar Rp 97 miliar, atau naik 34,40 persen dari pembiayaan neto APBD 2024, sebesar Rp 72 miliar.
Sementara itu, anggota DPRD NTB dari Partai Demokrat Mahali Fikri menuturkan Badan Anggaran DPRD NTB mendorong Pemprov NTB untuk terus berkoordinasi dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Khususnya, untuk terus membangun konsolidasi baik, sehingga keuntungan bersih dari PT AMNT yang tahun ini sudah mengalir ke APBD bisa terus ditingkatkan.
"Untuk itu, dinas terkait seperti ESDM harus proaktif menggali dan memberikan informasi-informasi tentang progres kegiatan-kegiatan pertambangan. Bukan hanya di PT Amman Mineral, tapi juga di perusahaan tambang lainnya di NTB," katanya, Rabu (21/8/2024).
Tak hanya itu, Mahali melanjutkan, DPRD mendorong pemerintah untuk menertibkan tambang-tambang ilegal yang masih tersebar di sejumlah titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
"Kami dorong pemerintah untuk menertibkan tambang-tambang ilegal, supaya menjadi tambang yang legal. Sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah," tandasnya.
(hsa/hsa)
