.webp)
Sejumlah bangunan mangkrak yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapatkan atensi khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bangunan mangkrak itu dinilai menjadi pemicu rendahnya serapan pendapatan asli daerah (PAD) di Lombok Tengah.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan banyak sekali aset Pemkab Lombok Tengah mangkrak. Contohnya, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM), Pasar Seni Kerajinan Sangkerang, Sentra Pengolahan Sarang Burung Walet hingga Sintung Park.
"Ini disampaikan juga ada beberapa aset mangkrak yang belum optimal pemanfaatan," kata Dian saat ditemui awak media seusai Rapat Koordinasi Akselerasi Pencegahan Korupsi Korupsi di Kantor Bupati Lombok Tengah, Senin (12/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Dian, KPK mendengar status aset mangkrak di Lombok Tengah berdasarkan hasil rapat yang dilakukan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat. "Ada juga soal aset yang dipihak ketigakan, ini perlu dicek lagi. Karena sudah dikerjasamakan, tetapi tidak dimaksimalkan pemanfaatannya," ujarnya.
Dian khawatir jika aset Pemkab itu dimanfaatkan oleh 'orang dekat' dari pejabat. Menurutnya, hal itu dapat menjadi pemicu minimnya serapan PAD. Oleh karena itu, turun lapangan atau cek fisik adalah upaya paling penting dilakukan KPK.
"Jangan sampai di balik kerja sama ini ada permainan dan kami akan cek ke lapangan karena kami juga pengen tahu seperti apa kondisinya," bebernya.
Dian menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah aset Pemkab Lombok Tengah yang mangkrak itu. Menurutnya, hal seperti ini sangat membutuhkan keikutsertaan dari KPK agar OPD bekerja maksimal.
"Kami juga sering bolak-balik sini (Lombok Tengah), paling tidak nanti ketika saya tiba di Airport liat lagi," imbuhnya.
Kendati begitu, KPK juga sangat terbuka dengan pengaduan masyarakat terkait persoalan sejumlah bangunan tersebut. Dian juga meminta masyarakat untuk memviralkan bangunan itu agar segera mendapatkan atensi dari pemerintah dan aparat penegak hukum (APH).
"Silakan laporkan ke KPK, ada website itu, https://kws.kpk.go.id/. Kami sangat terbuka dengan aduan masyarakat jika melihat ada sesuatu yang janggal," terangnya.
(iws/iws)
