.webp)
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan TNI AD sudah memetakan sejumlah wilayah yang rawan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ia menegaskan pemetaan dilakukan secara nasional maupun daerah.
"Kami sudah banyak berdiskusi untuk memetakan wilayah yang berpotensi terjadi kerawanan dalam pilkada," ungkap Maruli seusai meninjau pembangunan dapur sehat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (31/7/2024).
Mantan Pangkostrad itu menilai masyarakat sudah banyak belajar dari pilkada sebelum-sebelumnya. Ia berkeyakinan tak akan ada keributan saat Pilkada Serentak 2024 akibat perbedaan pilihan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Maruli, masyarakat juga sudah cerdas menentukan pilihan dalam Pilkada Serentak 2024. "Sekarang sudah jauh lebih baik karena masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihannya," imbuhnya.
Maruli juga memuji cara pandang masyarakat NTT yang sudah berubah. Ia menilai potensi kerawanan saat Pilkada Serentak di NTT sangat kecil.
"Mudah-mudahan, apalagi kalau di NTT saya kira tidak terjadi kerawanan yang luar biasa," pungkasnya.
Sebelumnya, Bawaslu RI juga telah memetakan daerah rawan dalam Pilkada Serentak 2024. Menurut Bawaslu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) masuk dalam kategori rawan sedang.
"Tingkat kerawanan NTT rawan sedang, NTB rawan sedang, Bali rawan sedang. Segi konteks sosial politiknya, keamanan penyelenggaraan pemilu rawan sedang, dimensi kontestasi dan partisipasi rawan sedang. Hak memilih juga ini sudah tidak ada masalah," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada di Bali dan Nusra di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (30/7/2024).
Menurut Rahmat, indeks kerawanan bisa dilihat dari kejadian-kejadian yang muncul pada Pilkada sebelumnya. Daerah yang tergolong sangat rawan, dia berujar, ditandai dengan munculnya kerusuhan di wilayah tersebut. Berdasarkan indikator itulah, Bawaslu menilai Bali dan Nusra tidak masuk dalam kategori yang tinggi dalam kerawanan pilkada.
(iws/iws)
