.webp)
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi polemik revisi Undang-Undang (UU) TNI terkait penghapusan larangan prajurit untuk berbisnis. Maruli mengatakan yang membuat UU adalah DPR RI.
"Yang membuat UU, itu DPR. Membuat hasil dan evaluasi," ujar Maruli kepada wartawan saat kunjungan kerja di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (30/7/2024).
Maruli mengakui pernah menyampaikan agar dibuatkan koridor atau batasan terkait aturan berbisnis bagi anggota TNI. Meski begitu, ia menegaskan TNI akan patuh jika aturan tersebut tidak memperbolehkan TNI untuk berbisnis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah berulang kali menyampaikan pendapat saya. Kalau pendapat kan boleh, kalau kami tentara, aturan tidak boleh (berbisnis) ya berhenti," tegas Maruli.
Dilansir dari detikNews, aturan mengenai larangan personel TNI aktif untuk berbisnis ada pada Pasal 39 dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Menurut pasal tersebut, prajurit dilarang terlibat dalam: kegiatan menjadi anggota partai politik; kegiatan politik praktis; kegiatan bisnis; dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.
(iws/hsa)
