.webp)
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Flores Timur mendorong sekolah swasta di kabupaten tersebut diubah menjadi negeri. Mereka menyentil kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil bagi guru di sekolah swasta.
Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, mengungkapkan guru-guru yang mengabdi di sekolah swasta tidak memiliki kesempatan yang sama seperti di negeri. Padahal, beban kerja guru sama-sama mendidik anak bangsa.
"Guru honor di sekolah swasta tidak bisa ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sekolah swasta tidak mendapat penempatan guru lulusan PPPK. Gaji guru honorer di sekolah swasta sangat memprihatinkan," kata Maksi Kian dalam siaran pers kepada detikBali, Rabu (24/7/2024) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maksi Kian mengharapkan agar ada kesempatan bagi pihaknya untuk membentangkan semua data dan berdiskusi tentang nasib sekolah swasta serta kesejahteraan para gurunya. "Karena yang paling tahu tentang persoalan pendidikan dan para guru, adalah kami guru sendiri. Hanya kami tidak diberi kewenangan lebih untuk memutuskan," ujar Maksi Kian.
Dia mengatakan PGRI Flores Timur akan mengambil langkah-langkah konkret untuk bertemu dengan stakeholder terkait guna memberikan pertimbangan sesuai regulasi pemerintah saat ini.
"Kami akan mendorong isu ini hingga mencapai keputusan akhir yang tidak merugikan para guru. Dukungan dari semua guru dan pemerhati pendidikan sangat diharapkan agar perjuangan ini mendapat jalan keluar terbaik seperti yang diharapkan," jelasnya.
(hsa/hsa)
