.webp)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengirimkan rekomendasi hasil klarifikasi terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat politik praktis. Rekomendasi itu dikirim ke Komisi ASN.
"Tiga orang oknum ASN sudah ditindaklanjuti dengan proses permintaan klarifikasi. Tinggal Bawaslu yang akan meneruskan rekomendasi ke Komisi ASN," kata Ketua Bawaslu Dompu, Swastari HAZ, kepada detikBali, Kamis (11/7/2024).
Swastari mengungkapkan ketiga ASN itu diduga terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Dompu 2024. Perbuatan mereka dinilai bisa mengarah ke pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan keputusan bersama MenpanRB, Mendagri, Kepala BKN, KASN, dan Bawaslu, Swastari melanjutkan, ASN dilarang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam hajatan pemilu. Termasuk berkampanye, membuat unggahan, hingga bergabung dalam grup/akun pemenangan bakal calon di media sosial.
Menurut Swastari, hal itu juga tertuang dalam Surat Bupati Dompu Nomor: 800/559/BKDdanPSDM/2023 tertanggal 29 November 2023 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada. Bawaslu Dompu merekomendasikan agar ketiga ASN tersebut dihukum sesuai dengan ketentuan dan jenis pelanggaran yang dilakukan.
"Apa dan bagaimana bagaimana hukumannya, itu komisi ASN yang menentukan," imbuhnya.
Swastari menegaskan Bawaslu Dompiu terus mengawasi ASN yang terindikasi terlibat aktif dalam politik praktis. "Masih banyak juga ASN lainnya yang sedang dalam proses pengawasan lebih lanjut tentang aktivitasnya, baik di media sosial maupun aktivitas sehari-harinya yang terindikasi merapat ke arah politik praktis," pungkasnya.
(iws/dpw)
