.webp)
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) angkat bicara perihal pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin membantah adanya agenda politik terkait Pilkada Serentak 2024 di balik pergantian tersebut.
"Jangan ada orang kaitkan dengan politik, itu normal biasa, kerja pemerintahan," kata Ngabalin kepada detikBali via telepon pada Sabtu (22/6/2024).
Menurut Ngabalin, proses pergantian yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari upaya manajemen tata kelola birokrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami dari Kantor Staf Presiden harus menjelaskan kepada teman-teman dan bisa disebarkan sehingga tidak terjadi stagnansi dalam provinsi. Itu hal yang biasa dan benar-benar soal manajemen yang di departemen dalam negeri ingin menyampaikan ini sebagai bagian dari cara kerja di Kemendagri," paparnya.
Ngabalin telah berkomunikasi secara langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perihal pergantian tersebut. Menurutnya, pergantian Pj Gubernur NTB tersebut dilakukan lantaran Kemendagri berpandangan perlu adanya rotasi lantaran sejumlah Pj Gubernur akan maju di Pilkada Serentak 2024.
"Saya berkesempatan berkomunikasi dengan Mendagri. Beliau menyampaikan seperti itu," terangnya.
"Pada prinsipnya memamg departemen dalam negeri harus melakukan mutasi, rotasi karena ada beberapa pejabat gubernurmau maju jadi calon gubernur, makanya memang harus dirotasi, terjadi pergantian pejabat," ujarnya.
(dpw/dpw)
