.webp)
Anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi berpendapat renovasi kantor gubernur seperti dipaksakan. Apalagi, keuangan daerah Bumi Gora, sebutan NTB, belum pulih seusai pandemi COVID-19.
"Saya lihat itu (renovasi kantor gubernur) terkesan dipaksakan. Padahal, saat kami bahas ini kan tidak menjadi skala prioritas," kata Ruslan di DPRD NTB, Rabu (5/6/2024).
Menurut Ruslan, renovasi kantor gubernur juga terlihat terburu-buru. Walhasil, saat itu, sejumlah anggota Dewan menolak program tersebut.
"Saya dan anggota saya tidak setuju, karena masih ada skala prioritas lain dari itu (renovasi gedung)," tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ruslan menyarankan agar renovasi kantor gubernur NTB tersebut ditunda saja sampai berakhirnya pemilihan kepala daerah (pilkada).
Wakil Ketua DPRD NTB Nauvar Furqani Farinduan segendang sepenarian. Dia meminta agar renovasi kantor gubernur ditunda.
Nauvar menerangkan sempat ada penolakan terkait perbaikan kantor gubernur saat rapat badan anggaran (banggar) bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). "Kalau memang ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, kami rasa tidak perlu (renovasi kantor gubernur)," ujar politkus Gerindra tersebut.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah NTB, Ibnu Salim, mengatakan rencana renovasi kantor gubernur sedang berproses sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan. Dia memastikan renovasi kantor gubernur tidak akan molor.
Ibnu mengatakan proyek tersebut digawangi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Renovasi kantor gubernur tetap berjalan meski legislator meminta untuk ditunda.
"Ini kan sudah diputuskan DPRD secara kelembagaan dan keputusan ini bukan orang per orang," katanya.
Sebelumnya, renovasi kantor gubernur NTB berpotensi molor. Sebab, hingga kini belum terlihat adanya perbaikan tempat kerja gubernur NTB itu.
(gsp/gsp)
