.webp)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno buka suara terkait wacana pungutan iuran pariwisata kepada masyarakat lewat tiket pesawat. Menurutnya, wacana tersebut masih dalam pembahasan.
Sandiaga mengatakan rencana memungut iuran pariwisata via tiket pesawat itu muncul setelah beredar surat dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Surat itu mengundang sejumlah pihak untuk membahas iuran pariwisata melalui tiket pesawat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandiaga pun berkeyakinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menyetujui wacana tersebut karena membuat harga tiket pesawat semakin mahal. "Ini masih pembahasan di tahap sangat teknis. Saya dan Pak Luhut saja belum berbicara, apalagi Pak Presiden pasti tidak setuju," kata Sandiaga di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (25/4/2024).
Menurut Sandiaga, rencana memungut iuran pariwisata lewat tiket pesawat itu membutuhkan kajian yang matang. Terlebih lagi, masyarakat masih mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal, termasuk ke Labuan Bajo. Ia menegaskan iuran pariwisata itu tak boleh membebani masyarakat.
"Jadi ini masih ada kajian-kajian yang penuh kehati-hatian karena sektor pariwisata ini baru tumbuh. Tiket ke Labuan Bajo masih mahal, teman-teman yang datang ke sini juga mengeluh tiket mahal," imbuh politikus PPP itu.
Sandiaga mewanti-wanti rencana penarikan iuran pariwisata itu jangan sampai membebani masyarakat. "Kami tidak akan membebani tambahan bagi masyarakat yang sudah mengeluh tiket pesawat mahal," lanjut dia.
Bekas politikus Partai Gerindra itu lantas menyinggung salah satu alternatif mengumpulkan dana kepariwisataan itu, yakni melalui Indonesia Tourism Fund (ITF). Dana pariwisata itu, dia berujar, bisa bersumber dari dana pemerintah atau sumber-sumber lainnya yang tidak membebani masyarakat.
"Pariwisata ini menghasilkan devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi. Jadi masih banyak ruang dari kemampuan kita untuk memberikan stimulus Indonesia Tourism Fund itu melalui dana-dana pemerintah," ujar Sandiaga.
Pembentukan ITF itu diputuskan pemerintah pada akhir 2023. Konsep awalnya, kata Sandiaga, ITF akan mengelola dana Rp 2 triliun untuk promosi pariwisata dan kegiatan lainnya. Dalam perencanaan awal itu, dana ITF tidak dibebankan kepada masyarakat.
(iws/iws)
