.webp)
Akademisi Universitas Mataram (Unram) Ahmad Junaidi memberikan ulasannya ihwal debat Pemilihan Presiden (Pilpres) kelima alias debat pemungkas kategori calon presiden (capres) yang digelar pada Minggu (4/2/2024) malam. Adapun tema debat yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram itu mengungkap sejumlah catatannya terkait sektor pendidikan yang dielaborasi ketiga capres, yakni capres 01 Anies Baswedan, capres 02 Prabowo Subianto, dan capres 03 Ganjar Pranowo. Mulai dari soal kurikulum, beasiswa, hingga guru.
"Visi-misi siapa yang lebih baik? Pertanyaan ini menjadi tidak relevan karena semua setuju pada tingkat pernyataan gambar besar bahwa pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) harus jadi lebih baik. Akan tetapi, perlu dibedah detail dari ide besar ini, baik dari sisi dokumen visi misi dan penyampaian ketika debat," ujarnya pada Minggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pada dokumen visi misi ketiga paslon, ada perbedaan-perbedaan tersurat. 90 kali kata pendidikan disebut di dokumen Anies. Sementara kata ini muncul 38 kali di dokumen Prabowo dan 39 kali di Ganjar.
Secara lebih rinci, Junaidi menuturkan bahwa pembahasan besar tentang kurikulum ada di Anies dan Ganjar di mana sikap mereka adalah tidak akan mengubah kurikulum.
"Di paslon 02 tidak ditemukan niat ini. Akan tetapi, meski ada, belum jelas mana yang akan dipertahankan oleh paslon 01: sistem di mana dua kurikulum berlaku (K13 dan KM) atau Kurikulum Merdeka saja? Di paslon 03, jelas yang dipertahankan adalah Kurikulum Merdeka. Paslon 02 juga tidak membahas apapun tentang administrasi zonasi, hal yang di paslon 01 dan 03 disebutkan," terangnya.
Beasiswa ditekankan oleh ketiga paslon. Akan tetapi, ada komentar khusus yang harus dialamatkan pada Prabowo. Adalah sebuah hal yang harus dilakukan bahwa Fakultas Kedokteran harus dinaikkan jumlahnya.
Akan tetapi, ide 10 ribu beasiswa untuk kedokteran dan disebutkan bahwa mereka akan dikirim ke luar negeri, menurut Junaidi merupakan ide yang problematis. Sebab lulusan kedokteran di luar negeri akan membutuhkan waktu penyesuaian dengan kondisi infrastruktur kesehatan di Indonesia.
"Mengenai guru, meningkatkan kesejahteraan menjadi kata-kata manis paslon. Namun kata-kata manis ini diikuti angka di paslon 2. Niat mengangkat 700 ribu honorer menjadi PPPK pada 2024 adalah niat yang baik, tapi akan sulit tercapai. Pasalnya, di zaman Jokowi dari 2021 sampai 2023, hanya 800.000 yang berhasil diangkat," paparnya.
Junaidi berpandangan Ganjar patut diapresiasi dengan hal-hal yang ingin dicapainya. Misalnya, ide 1 keluarga miskin 1 sarjana dan gaji minimum UMP+ 10 persen untuk guru honorer. Akan tetapi, butuh pengurangan di sektor lain untuk bisa mencapai ini. Kecuali kue alokasi dibesarkan.
"Yang patut disoroti juga adalah ide pembebasan beban administrasi guru. Paslon 01 dengan khusus menyebut 10 persen adalah jumlah maksimal durasi kerja guru untuk administrasi. Hal yang disebut juga di paslon 03," terangnya.
Hal-hal yang Luput Dibahas
Junaidi menggarisbawahi terdapat sejumlah hal yang luput diuraikan ketiga capres pada sektor pendidikan. Pertama, soal penumpukan guru. Ia mengungkap ada ketidakmerataan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN).
"Kelebihan guru ASN yang menumpuk di sekolah-sekolah tertentu, yang jumlahnya
mencapai 41.284 menurut Prof. Nunuk Suryani dari Dirjen GTK Kemendikbudristek," jelasnya.
Kemudian soal uang kuliah tunggal (UKT) kampus dibahas dalam kaitannya dengan pinjol, yang lalu dijawab dengan sangat tak jelas oleh para paslon.
"Apa maksud dari negara harus turun tangan? Pembebasan dari UKT? Jauh panggang dari api. Tak ada paslon yang membahas klasterisasi perguruan tinggi. Padahal ini adalah inti dari pembicaraan UKT," jelasnya.
"Tidak ada yang membahas perubahan atau pemertahanan kurikulum, nilai Program for International Student Assessment (PISA)) yang terus turun di tengah kuantitas akses yang naik, dan problem literasi dasar kaitannya dengan stunting," imbuhnya.
Ia memberi catatan khusus soal kurikulum. Junaidi mengaku tidak adanya pembahasan tentang kurikulum adalah dosa besar. Padahal bab kurikulum menurutnya sangat fundamental.
"Secara umum, baik dari dokumen visi-misi dan penyampaian pada saat debat, para capres akhirnya mengulang kata-kata manis di tema-tema besar, seperti orang-orang yang tak pernah menyelami potret pendidikan 2023. Mungkin karena fokus pada detail-detail sektor lain," bebernya.
Junaidi kemudian memberi rapor terhadap masing-masing capres. Junaidi memberi nilai sama kepada capres Anies dan Ganjar, sementara Prabowo mendapat nilai terendah.
"Jika saya harus menilai, paslon 03 dan paslon 01 akan berbagi posisi rangking 1 dengan nilai 75, dan paslon 02 harus puas dengan nilai 60," ujar Junaidi.
(nor/hsa)
