.webp)
Pembatalan acara dialog calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan di Taman Budaya Mataram mendapat atensi dari Mabes Polri. Acara bertajuk 'Desak Anies' itu disebut-sebut tidak mendapat izin dari Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi.
Lakhar Kasubdit I Direktorat Intelkam Polda NTB Kompol Heru Windiarto mengungkapkan Mabes Polri mempertanyakan kronologi pembatalan acara Anies tersebut. Ia menyebut pembatalan itu merupakan ranah Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
"Sudah ditanyakan (oleh Mabes Polri)," kata Heru seusai menjadi pembicara dalam sosialisasi tahapan kampanye yang digelar KPU NTB, Jumat (22/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara umum, kalau kronologi kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pemprov NTB karena ini ranahnya Pemprov. Kami juga tanya ke Pemprov, kok bisa," sambungnya.
Heru memastikan kepolisian tidak terlibat dalam pembatalan acara Anies di Taman Budaya Mataram. Menurutnya, tugas kepolisian hanya terkait pengamanan.
"Kami tidak ada kewenangan menghalangi kegiatan parpol atau paslon peserta pemilu apapun. Kami hanya sifatnya mengamankan kegiatan, orang, dan tampat. Murni pengamanan. Jangan sampai institusi kami dianggap menghalang-halangi," pungkasnya.
Acara dialog 'Desak Anies' awalnya hendak dihelat di Kava Coffe Mataram pada Selasa sore (19/12/2023). Lantaran terkendala perizinan, acara tersebut dipindahkan ke Taman Budaya Mataram. Panitia pun telah mengumumkan bahwa acara tersebut akan dilangsungkan di Taman Budaya.
Namun, acara tersebut kembali tak dapat digelar di Taman Budaya dengan alasan tak mendapat izin. Walhasil, acara mendadak dipindahkan ke Amanah Food Court Mataram yang tak jauh dari lokasi Taman Budaya.
Kepala Taman Budaya NTB, Sabarudin, mengakui tak mengizinkan acara yang dihadiri oleh Anies Baswedan itu digelar di Tamaan Budaya Mataram. Menurutnya, hal itu sesuai arahan dari Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.
"Kemudian arahan dari Pak Kadis Dikbud NTB melalui WA-nya karena beliau rapat, ya kami tidak boleh karena ini instansi pemerintah. Kemudian tidak ada izin dari Pj Gubernur. Itu saja informasinya. Tidak ada izin, kami tidak berani," kata Sabarudin, Rabu (20/12/2023).
Sementara itu, Pj Gubernur Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengaku bingung saat dituding tak memberi izin acara dialog 'Desak Anies' di Taman Budaya Mataram. Ia menyebut tak pernah mendapat informasi terkait permohonan penggunaan Taman Budaya sebagai lokasi kampanye.
"Saya tidak pernah baca suratnya," kata Lalu Gita saat dikonfirmasi, Rabu.
"Mereka minta izin ke siapa? Ke Pj Gubernur? Atau ke pengelola (Taman Budaya)?" sambungnya.
Sebelumnya, Anies mengungkap sejumlah agenda kampanyenya di Lombok dibatalkan secara sepihak dengan alasan tak diberi izin. Bekas gubernur DKI Jakarta itu menyebut pembatalan seperti itu sudah berulang kali terjadi.
"Dan itu kami rasakan bukan sekali, tapi berkali kali. Last minute izin dibatalkan secara sepihak," kata Anies di Mataram, Selasa.
(iws/gsp)
