.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp 174 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 138 miliar digelontorkan untuk KPU NTB dan Rp 36 miliar untuk Bawaslu NTB.
Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengungkapkan Pilkada sebagai agenda politik menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran. Ia berharap anggaran yang telah disepakati itu dapat memenuhi seluruh kegiatan terkait Pilkada NTB tahun depan.
"Karena salah satu tugas Pj Gubernur adalah memastikan tahapan persiapan pilkada dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata Lalu Gita seusai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Selasa (17/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu Gita menambahkan kesepakatan tersebut segera dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ia mengeklaim NTB menjadi salah satu provinsi yang sukses karena berhasil menyepakati anggaran Pilkada.
"Saya bisa bayangkan wajah Mendagri bahagia mendengar kesempatan ini, karena tidak banyak provinsi yang sudah bersepakat memastikan ketersediaan anggaran Pilkada 2024," klaimnya.
Sementara itu, Ketua KPU NTB Suhardi Soud bersyukur penandatangan NPHD telah dilaksanakan tepat waktu. Menurutnya, pembahasan anggaran Pilkada tersebut telah melalui perdebatan alot. Termasuk kalkulasi terkait pembiayaan-pembiayaan yang layak dan pantas.
"Secara anggaran pembiayaan Pilgub 2024 mengalami penurunan dibandingkan Pilgub sebelumnya karena lebih kepada efisiensi, di mana bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada di 10 kabupaten/kota juga," kata Suhardi.
Ketua Bawaslu NTB Itratip berjanji menggunakan anggaran Pilkada 2024 semaksimal mungkin untuk pengawasan pemilu yang aman dan transparan. "Anggaran yang sudah disepakati ini akan kami gunakan semaksimal mungkin dengan hasil yang juga maksimal," katanya.
(iws/hsa)
