.webp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 339 desa dan kelurahan dilanda bencana kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Ratusan desa yang masuk daftar merah bencana kekeringan itu tersebar di 70 kecamatan di sembilan kabupaten di NTB.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi mengatakan, BPBD sudah mengajukan draf SK penetapan tanggap darurat bencana kekeringan. Draf SK tersebut kini sedang ditelaah Biro Hukum Setda NTB sebelum ditandatangani oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
"Konsekuensinya penanganan bencana kekeringan ini harus lebih intensif lagi, terutama pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak, itu paling pokok yang dibutuhkan saat ini," kata Ahmadi, Selasa (12/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun, sembilan kabupaten/kota di NTB yang dilanda kekeringan yakni, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.
Pada September 2023, wilayah NTB memasuki periode puncak musim kemarau. Sehingga mengakibatkan warga mengalami krisis air bersih.
Seperti di Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Timur, tak sedikit warga yang terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dari 9 kabupaten/kota yang dilanda bencana kekeringan, baru Lombok Timur yang sudah berstatus tanggap darurat. Sedangkan 8 kabupaten/kota lainnya masih berstatus siaga darurat kekeringan.
Tetapi, kata Ahmadi, pada pertengahan September ini, kabupaten/kota lainnya juga akan menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan.
Sementara, Dinas Sosial NTB terus mendistribusikan air bersih kepada masyarakat selama kekeringan melanda wilayah itu. Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Khalik mengaku pihaknya akan mendistribusikan air hingga Februari 2024 mendatang.
Hingga Agustus 2023, Dinsos NTB telah mengirim 165.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak bencana kekeringan di Pulau Lombok.
Ahsanul Khalik mengatakan pendistribusian air bersih sebanyak itu sesuai permintaan masyarakat di Pulau Lombok. Sedangkan distribusi air bersih di Pulau Sumbawa ditangani Dinsos, BPBD, kepolisian, dan stakeholder setempat.
Pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak bencana kekeringan tidak membutuhkan anggaran yang besar. Anggaran yang perlu disiapkan untuk dana operasional sopir, petugas Tagana, dan bahan bakar mobil tangki.
"Airnya tidak usah beli, tinggal diambil di mata air. Maka cost yang dikeluarkan untuk mendistribusikan air bersih itu pengemudi, petugas dan BBM," terang Khalik.
Mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini pun ungkapkan ketiadaan anggaran khusus penanganan dampak kekeringan.
Tetapi di Dinsos NTB ada anggaran penanganan bencana untuk pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak.
"Ya saya lihat kekeringan di tahun ini dibandingkan tahun lalu masih sama saja sebenarnya. Orang-orang tidak memiliki air bersih, tidak bisa mandi, tidak bisa memandikan mayat, itu tidak ada di lapangan. Termasuk yang Lombok Selatan bagian Jerowaru, masih bisa tertangani," ucapnya.
Khalik menambahkan, pendistribusian air bersih biasanya sampai Februari 2024 mendatang. Hal ini berkaca dari tahun-tahun sebelumnya.
Karena setelah selesai musim kemarau dan memasuki musim hujan, pada lokasi-lokasi yang terdampak kekeringan masih membutuhkan air bersih. Karena biasanya air hujan masih kotor di daerah-daerah yang terdampak kekeringan.
"Maka dia butuh air bersih, biasanya kita sampai Februari mendistribusikan. Bukan karena kekeringannya tapi kebutuhan airnya sampa bulan itu," terang Khalik.
Khalik menyebutkan Dinsos NTB memiliki 3 armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang membutuhkan setiap hari dengan kapasitas 5.000 liter per tangki.
Dalam penyaluran air bersih, beratnya medan di beberapa wilayah menjadi kendala. Karena lokasinya di daerah perbukitan seperti Sekotong dan Batulayar Lombok Barat dan sejumlah daerah di Lombok Utara.
(dpw/nor)
