.webp)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Pangeran Khairul Saleh meminta kepada jajaran Polda NTB untuk mengawasi pergerakan peredaran narkoba khususnya di lokasi Destinasi Super Prioritas (DSP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Menurut Saleh, peredaran narkotika di menjadi isu hangat di kalangan DPR RI dan harus diawasi bersama.
"(Dalam) Rapat bersama jajaran Polda NTB tadi, kami angkat isu terkait projek strategis bidang pariwisata. Objek pariwisata nasional harus mendapat pengawasan Kamtibmas," ujar Saleh di Mapolda NTB, Kamis (25/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut anggota DPR RI dapil Kalimantan Selatan I ini, Polda NTB harus melakukan pengamanan ekstra ketat karena masuk dalam proyek daerah wisata nasional.
"Jangan sampai wilayah ini (NTB) jadi tempat peredaran narkotika. Kami minta ke Kapolda beserta jajaran, dan seluruh masyarakat jangan sampai wilayah NTB yang disebut wilayah religius berubah jadi sarang narkotika," katanya.
Di sisi lain, kata Saleh, kenyamanan wisatawan dalam menikmati NTB harus tetap dijaga. Mengingat NTB yang telah menarget 4,5 juta kunjungan wisatawan.
Sementara, Kapolda NTB Irjen Djoko Poerwanto menjelaskan masalah peredaran narkotika di NTB sudah menjadi tanggung jawab seluruh kepolisian. Mulai dari tingkat bawah hingga yang paling atas.
"Kalau peredaran gelap narkoba itu jadi tanggung jawab bersama, seperti beberapa kegiatan BNN, ekspos penanganan narkotika jadi tanggung jawab bersama bersama masyarakat," katanya.
Ia juga meminta agar informasi apapun terkait dengan peredaran narkotika di NTB segera ditangani.
"Peredaran gelap narkotika seperti pohon. Ada daun, ada ranting, ada batang, dan pasti ada akarnya. Kami intinya berkomitmen memberantas peradaban narkotika di NTB," pungkas Djoko.
(efr/efr)
