.webp)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjawab kritik yang dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Pahrurrozi terhadap kinerja kepemimpinan kadernya, yaitu Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS NTB Sambirang Ahmadi mafhum atas cermatan yang disampaikan Partai Gelora yang diketahui mayoritas pendirinya eks PKS.
"Ya kami hormati apapun kritikan beliau baik sebagai ketua Partai Gelora maupun sebagai pengamat. Kalau beliau muji-muji dan tidak kritik, justru aneh bagi saya," katanya saat dikonfirmasi pada Selasa (2/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Anggota DPRD NTB itu meminta Lalu Pahrurrozi lebih jeli mengamati persoalan yang hinggap di tubuh Pemprov NTB. Salah satunya, mengenai utang pemprov NTB kepada rekanan (kontraktor), termasuk juga utang-utang lain yang sifatnya lebih luas.
Sambirang mengatakan ada tipikal orang yang menyebut utang itu sebagi aib kepemimpinan. Sebab, akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah (APBD).
Namun baginya, utang tersebut bukanlah aib. Pemerintah berutang justru menjadi tanda suatu pemerintahan bekerja. Sambirang mengeklaim pemerintah yang berutang itu adalah pemerintah yang berani ambil risiko dan komitmen untuk tidak mengecewakan masyarakatnya.
"Bayangkan banyaknya kebutuhan masyarakat, yang masuk melalui pintu gubernur secara personal atau melalui musrenbang dan yang masuk melalui reses DPRD," jelasnya.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang defisit, pemprov NTB tetap berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pemerintah, kata Sambirang, tidak boleh menyerah dalam kondisi apapun. Sebab, tupoksinya adalah mewujudkan tiga hal penting.
Pertama, memberikan pelayanan yang maksimal. Kedua, melakukan pemberdayaan, dan ketiga, pembangunan berkelanjutan.
"Ingat bahwa pemerintah secara nasional pun tetap berutang. Jadi, itu bukan aib. Masyarakat di bawah tidak mau tahu pemerintah itu berutang atau tidak, yang penting bagi mereka aspirasinya terpenuhi," bebernya.
Politikus PKS itu menggarisbawahi, masyarakat tentu senang melihat jalan lingkungannya semakin bagus, jalan usaha taninya terfasilitasi, drainase dan irigasinya semakin baik, sumur bor dan lain-lain terpenuhi.
"Yang ribut-ribut ini orang yang berbisnis proyek dengan pemerintah. Nah, ini soal bayar yang tersendat tersebut sebetulnya masuk dalam risiko bisnis yang semestinya sudah diperhitungkan dengan matang," imbuh Sambirang.
Kemudian, ihwal angka kemiskinan. Menurutnya, berapapun penurunan angka kemiskinan tersebut seharusnya perlu diapresiasi. Hal itu menjadi petanda pemerintah memang bekerja.
"Intinya turun. Bukti bahwa pemerintah tidak tidur. Tentu banyak variabel yang mempengaruhi kenapa penurunannya lebih sedikit dari sebelumnya. Ini butuh kajian bersama," terang dia.
Terakhir, soal industrialisasi. Sambirang mengajak berpikir jernih dan jangan hanya terjebak pada angka kontribusinya yang belum signifikan. Ia meyakini perlunya melihat bagaimana Gubernur NTB berusaha mendorong perubahan mindset (pola pikir) dan perilaku masyarakat untuk mulai secara masif.
"Yang beorientasi nilai tambah. Dengan mengolah sendiri keunggulan bahan baku lokal menjadi produk jadi, dengan sentuhan inovasi, baik prosesnya maupun kemasannya," kata Sambirang.
(BIR/hsa)
