.webp)
Partai Perindo heran dan mempertanyakan lembaga survei Poltracking Indonesia yang mengeliminasi nama Ketua Harian Nasional DPP Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dari simulasi 20 calon wakil presiden (cawapres) dalam survei terbaru yang dirilis.
Padahal, dalam simulasi calon presiden (capres), TGB masuk bersama 20 tokoh lainnya, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Bahkan, elektabilitas TGB 0,3 persen atau sama dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Ini perlu kami pertanyakan soal independensi lembaga survei. Coba dianalisis, mengapa hanya TGB yang dibuang pada simulasi cawapres? Sedangkan nama-nama lain tetap," ujar Ketua DPW Perindo NTB Khairul Rizal, Jumat (28/4/2023) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih aneh lagi, suami Wakil Gubernur NTB itu menyebut Poltracking malah memasukkan nama-nama lain dalam simulasi cawapres yang sebelumnya tidak ada di daftar 20 nama simulasi capres.
Nama-nama baru yang dimasukkan di antaranya Bambang Soesatyo, Chairul Tanjung, hingga Ahmad Heryawan. "Ini perlu dipertanyakan soal mekanisme yang digunakan," jelasnya.
"Lembaga survei harus lah fair (adil), karena hasilnya ini akan menjadi acuan masyarakat dalam memilih pemimpin kelak. Mengapa hanya TGB yang dieliminasi?" lanjutnya heran.
Khairul mengeklaim suara arus bawah yang menginginkan TGB tampil dalam pusaran capres-cawapres pun kuat. Tak hanya di NTB, tetapi di seluruh Indonesia. TGB juga punya rekam jejak yang bagus dan berpengalaman jadi gubernur dua periode.
Saat ini pun, sambung Khairul, TGB menjabat sebagai Ketua Organisasi Ikatan Alumni Al-Azhar (OIAA) yang jaringannya ada di seluruh Indonesia.
"Sudah lama juga menjalani Dakwah Nusantara ke seluruh Indonesia. Beliau ulama. Beliau punya gerbong besar sekali di luar gerbong NWDI (Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah)," terang dia.
Tak sampai di situ, lanjut Khairul, TGB juga merepresentasikan kaum religius. Untuk merawat Indonesia dibutuhkan sosok pimpinan yang komplit nasional-religius.
DetikBali berusaha menghubungi Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. Hingga kini, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
(BIR/nor)
