PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat). Dalam laporan, AMNT diduga bersekongkol dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menutup-nutupi proyek bandara mangkrak di Kecamatan Sekongkang.
Tim Kuasa Hukum Amanat Yan Mangandar menduga ada indikasi korupsi antara AMNT dengan Pemkab KSB yang mengakibatkan proyek bandara mangkrak.
Karenanya, Yan mendorong Kejati NTB menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dari proses pembangunan dan pembelian lahan bandara di Sekongkang dari pihak swasta.
Yan mengatakan pengembangan infrastruktur bandara pun mangkrak sampai saat ini. Proses pengadaan barang dan jasa, serta pemeliharaannya juga membatalkan hibah ke Kementerian Perhubungan karena menggunakan skema pembiayaan sewa bandara senilai Rp 500 juta.
"Atas dasar ini, Pemkab KSB mengeluarkan pembiayaan untuk mengoptimalkan fasilitas bandara yang menjadi indikasi kerugian keuangan daerah," tutur Yan, Rabu (19/4/2023).
Besaran anggaran perencanaan dan pengembangan bandara, ia melanjutkan menelan biaya besar di luar anggaran yang telah dikeluarkan untuk membeli/mengambil alih bandara di Sekongkang dari pihak swasta. Lebih rinci, anggaran yang telah dikucurkan untuk pemenang tender, CV Geo Techno Design, menggunakan APBD 2014 sebesar Rp 120 juta.
"Kemudian, ada biaya pengawasan peningkatan bandara dari APBD 2014 dimenangkan oleh CV Bina Inti Rancang Konsultan senilai Rp 100 juta," terang Yan.
Selanjutnya, biaya peningkatan bandara melalui APBD 2014 dimenangkan oleh PT Istana Persahabatan Timur Rp 7 miliar.
Namun, Yan menduga seluruh kegiatan peningkatan bandara dilakukan tanpa mengantongi studi kelayakan, rencana induk bandara (RIB), dan izin registrasi di Ditjen Perhubungan Udara.
"Dugaan ini dilihat dari biaya belanja jasa konsultansi untuk studi kelayakan Bandara Sekongkang dalam APBD 2017 yang dimenangkan PT Tambora Setia Jaya Rp 149 juta. Di sana juga ada biaya RIB melalui APBD Perubahan 2017 dimenangkan PT Amethys Utama sebesar Rp 1,1 miliar," jelasnya.
Anggaran itu dikeluarkan berdasarkan izin registrasi di Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub yang baru keluar pada 2015 bernomor 011/RBU-DBU/III/2015 atas nama Bandara Sumbawa Barat.
"Apakah ini ada unsur kesengajaan atau tidak, kami minta Kejati NTB untuk mendalami. Karena, seluruh biaya yang dikeluarkan ternyata tidak memberi manfaat sama sekali. Alias mangkrak," tegas Yan.
Yan juga mendesak Kejati NTB mendalami tindakan Pemkab KSB yang justru urung menghibahkan Bandara Sekongkang ke Kemenhub dengan dalih telah dicapainya kesepakatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur penunjang bandara dengan pemegang saham PT AMNT.
"Jadi, ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan antara Bupati KSB Musyafirin dengan pemegang saham PT AMNT di Jakarta pada Rabu, 22 Maret 2017," imbuh dia.
Bahkan dari hasil investigasi, ditemukan persoalan sejak 2019 lalu di mana PT AMNT telah bekerja sama mengelola Bandara Sekongkang yang justru menimbulkan pertanyaan ke mana anggaran tersebut digunakan.
"Diperuntukkan untuk apa? Faktanya, PT AMNT tidak pernah membangun fasilitas pendukung lainnya serta menggunakan bandara itu," kata Yan.
"Jadi, kami menduga ini merupakan akal-akalan mengelabui mangkraknya bandara di Sekongkang. Karena justru PT AMNT membangun Bandara Kiantar di Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, KSB," lanjut Yan.
(BIR/irb)