.webp)
Sebanyak 65 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) rencananya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dubai dan Australia pada April dan Mei mendatang. Namun, rencana kunker ke luar negeri itu menuai kontroversi.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra NTB melarang seluruh kadernya untuk ikut dalam kunker tersebut. Ketua DPD PDI Perjuangan Rachmat Hidayat bahkan mengultimatum kadernya dengan sanksi tegas jika tetap ikut ke luar negeri.
"Apa urgensinya kunker bagi 65 anggota DPRD NTB? Jelas kami tidak mengizinkan kader di DPRD NTB ikut kunker itu. Lagian mau ngapain ke Dubai dan Australia," kata Rachmat saat dihubungi detikBali, Rabu (15/3/2023) sore.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rachmat, NTB saat ini sedang diterpa masalah kondisi perekonomian. Ia meminta para kadernya untuk lebih banyak turun ke masyarakat dan menjalankan program-program kerakyatan.
"Saya saja dalam waktu dekat mau ke Amerika, malah nggak ikut pergi. Alasannya memang karena situasi kondisi saat ini. Ini harus dicatat," tegasnya.
Terpisah, Sekretaris DPD Gerindra NTB Ali Utsman Ahim juga melarang kader Gerindra untuk ikut kunker ke Dubai dan Australia. Ali senada dengan Rachmat bahwa kondisi perekonomian NTB belum pulih sepenuhnya akibat pandemi COVID-19.
"Kami DPD Gerindra NTB tegas menginstruksikan kepada anggota fraksi Gerindra di DPRD NTB agar tidak mengambil kunjungan ke luar negeri itu," ujarnya.
Ali mengatakan kegiatan kunker ke luar negeri untuk 65 anggota DPRD NTB itu akan menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Hal itu dinilai tidak etis dilakukan di tengah situasi ekonomi daerah.
"Hal itu terbukti dari adanya hutang pemerintah daerah. Menurut saya kita mesti punya sense of crisis terhadap kondisi masyarakat. Saya mendengar berita, ada banyak kontraktor yang belum dibayar," katanya.
Dia meminta agar anggaran kunker itu dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di sektor pelayanan dasar. Termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. "Saya pikir anggarannya lebih baik difokuskan ke hal-hal tersebut," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi NTB Surya Bahari tidak menampik rencana kunker anggota dewan ke luar negeri itu. Namun, ia belum bisa menjabarkan total anggaran yang dibutuhkan untuk program kunker tersebut.
"Agenda ini masih dikonsultasikan ke kementerian. Apakah akan pakai izin atau pakai apa, belum kami tahu. Timnya sedang jalan," tandasnya.
(iws/gsp)
