MenpanRB Resmikan Mall Pelayanan Publik di Lombok Tengah

MenpanRB Resmikan Mall Pelayanan Publik di Lombok Tengah

Ahmad Viqi - detikBali
Rabu, 01 Mar 2023 12:47 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar AnasΒ saat meresmikan mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (1/3/2023). (Foto: Ahmad Viqi/detikBali)
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar AnasΒ saat meresmikan mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (1/3/2023). (Foto: Ahmad Viqi/detikBali)
Lombok Tengah -

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (1/3/2023). MPP tersebut merupakan pelayanan satu pintu pertama yang ada di Provinsi NTB.

"Ini baru pertama kali kita punya mal pelayanan publik di NTB. Tujuannya untuk meringkas pelayanan publik. Kami sedang mendorong dan menyiapkan di setiap daerah," kata Anas di Lombok Tengah.

Anas juga mendorong Pemerintah Daerah NTB untuk mengaktifkan layanan publik yang dapat dilakukan melalui ponsel atau smartphone. Ia berharap berbagai layanan publik bisa terintegrasi dan satu atap.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan," katanya

Anas menyebutkan ke depan MPP tidak hanya untuk mengurus layanan di sektor dinas di bawah pemerintah daerah. Layanan lainnya seperti pembuatan SIM dan SKCK juga diharapkan bisa dilayani melalui MPP.

"Kami minta kepolisian juga bisa menaruh pelayanan SIM dan SKCK di MPP. Sehingga bisa menjadi alternatif rakyat terkait soal yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.

Terpisah, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyebut jumlah pelayanan di MPP Lombok Tengah mencakup 20 organisasi perangkat Daerah (OPD). Adapun jenis layanan yang dapat diakses melalui MPP tersebut, termasuk soal perizinan dan non perizinan.

"Secepatnya kami akan tuntaskan 160 pelayanan vertikal dari 20 OPD ini. Baik dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial dan sebagainya," katanya.

Pathul mengatakan MPP ini akan semakin menyederhanakan sistem birokrasi. Ia berharap pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

"Tiga bulan awal kami bangun, sudah mulai tertata persoalan di MPP. Sekarang yang kami butuhkan ialah penunjang perangkat lunak di semua pelayanan," pungkasnya.




(iws/BIR)

Hide Ads