.webp)
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Lombok Timur Rahmatullah Jayadi mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membayar utang puluhan kontraktor proyek. Utang pagu anggaran tahun 2022 itu sebesar Rp 350 miliar.
Ia menuturkan dari satu kontraktor yang menangani proyek pokok pikiran (pokir) DPRD NTB saja, Pemprov NTB berutang Rp 1 miliar-Rp5 miliar. Utang itu tak kunjung dibayar selama tahun lalu.
"Kami kira Pemprov NTB telah gagal membina pengusaha kalangan menengah ke bawah," terang Jayadi di Mataram, Senin (27/2/2023) sore.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai data program murni 2022, reguler maupun pokir DPRD NTB, utang mencapai Rp 500 miliar di seluruh proyek pekerjaan. Namun, baru Rp 150 miliar saja yang dibayar.
"Baru dibayar 25 persen sesuai pekerjaan. Jadi, kalau alasan faktor pandemi anggaran kena refocusing, ini tidak benar. Kan ada addendum akan dibayar awal tahun ini," imbuh Jayadi.
Bahkan, lanjut dia, sesuai ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semua utang tahun lalu bakal dibayarkan pada awal 2023 ini.
"Jadi, pada APBD perubahan 2022 itu baru dibayar ke semua rekanan hanya Rp 150 miliar. Sisanya Rp 350 miliar belum dibayarkan oleh pemerintah dari puluhan rekanan yang menangani proyek," katanya.
"Ini sudah delapan bulan saya bersama puluhan kontraktor lain belum dibayar. Khusus proyek saya itu sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Kami sampai jual rumah untuk bayar para tukang demi mengerjakan proyek itu," lanjut Jayadi.
Ia menilai Pemprov NTB belum memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan pembayaran utang kepada para kontraktor. "Tidak ada kabar pasti kapan dibayar," ungkapnya.
Ancam Geruduk Kantor Gubernur
Jayadi mendesak Pemprov NTB memberi kejelasan terkait utang tunggakan proyek. Jika tidak ada kejelasan, Jayadi dan kawan-kawan (dkk) siap menggeruduk kantor gubernur NTB dalam waktu dekat.
"Saya bersama beberapa kontraktor mengeluhkan perihal utang yang belum dilunasi Pemprov NTB. Kami minta bertanggung jawab untuk menyelesaikan yang belum selesai. Kalau tidak kami akan demo," ujarnya mengancam.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir menyebut seluruh utang yang dimaksud berasal dari program fisik yang sudah selesai dikerjakan. Adapun, total nilai program murni 2022 sebesar Rp 500 miliar.
Di antaranya Rp 350 miliar program pokir 65 anggota DPRD NTB. "Pekerjaan sudah selesai 100 persen. Cuma belum bisa dibayar," tutur Muzhir.
Menurut dia, utang sudah bisa dibayar dengan dicicil pada tahun lalu. Tetapi hal itu tak terlaksana karena masih ada dinamika antara eksekutif dan legislatif wilayah setempat terkait nominal harus dibayarkan.
"Ada yang minta harus dibayar 30 persen. Ada yang minta 40 persen. Itulah sedang dikaji, mengingat jumlahnya tidak sedikit," ungkap Muzihir.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah berdalih tunggakan karena refocusing anggaran saat pandemi COVID-19.
"Nggak ada yang pernah menyangka COVID-19 akan ada dan lama," akunya kepada detikBali.
Hal itu dikarenakan pola pengerjaan proyek terlebih dulu, lalu dibayar belakangan. "Pas COVID-19, semua anggaran kena potong," pungkasnya.
(BIR/nor)
