.webp)
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara khusus menyoroti kinerja pemerintahan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, atau kerap disebut pasangan Zul-Rohmi sepanjang 2022.
Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD Partai Demokrat Imam Sofian mengatakan, sebagai partai pengusung, partai besutan SBY itu memberi beberapa catatan hukum dan penggunaan anggaran pemerintahan Zul-Rohmi periode tahun 2022.
"Kami me-review perkembangan hukum pemerintahan Zul-Rohmi tahun 2022. Kami melihat beberapa catatan ya. Ada soal lahan hak tanah di Gili Trawangan. Ini juga belum tuntas. Dan penggunaan anggaran program penyaluran DAK (dana alokasi khusus) yang banyak catatan," kata Sofian, Jumat sore (30/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khusus penggunaan DAK Fisik, kata Sofian, ada enam sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas (SMK-SMA) belum juga dituntaskan. Ia pun menilai pemerintahan Zul-Rohmi tidak cermat dalam mengelola anggaran dana transfer dari pemerintah pusat ke NTB.
"Ada enam sekolah masih belum dituntaskan penggunaan DAK Fisik. Ada di SMA 3 Praya Lombok Tengah, SMA 1 Praya Barat Saya Lombok Tengah, SMA 11 Mataram Kota Mataram, SMA 2 Praya Lombok Tengah, SMK 2 Lembar Lombok Barat, dan SMK 5 Mataram," kata Sofian.
Alokasi DAK yang mencapai Rp 339,7 miliar itu, rupanya tidak mampu digunakan secara maksimal oleh pemerintahan Zul-Rohmi untuk tahun 2022. Sehingga beberapa pembangunan yang bersumber dari DAK tahun 2022 di beberapa SMK dan SMA di NTB molor.
"Ini akan molor. Padahal pencairan itu bulan Oktober 2022 belum bisa diselesaikan sampai akhir Desember 2022 ini," katanya.
Terpisah, Sekretaris Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat NTB Sulhan mengatakan, beberapa catatan lain untuk program Zul-Rohmi bukan hanya di bidang hukum dan penggunaan anggaran tahun 2022.
Program industrialisasi yang masuk ke dalam janji politik Zul-Rohmi juga menjadi catatan tersendiri di tubuh Partai Demokrat NTB. Selain itu, jumlah penduduk miskin NTB masih di angka 13,83 persen juga menjadi catatan Partai Demokrat.
"Angka kemiskinan juga masih tinggi, masuk 10 besar Indonesia, mungkin diklaim menurun oleh pemerintahan. Oleh sebab itu, kami sebagai pengusung Zul-Rohmi tahun 2018 lalu akan mengawal ini sampai tahun 2023 akhir masa jabatan Zul-Rohmi," katanya.
Di sisi lain, Sulhan juga mengkritisi program industrialisasi yang dibanggakan dan selalu digembar-gemborkan pemerintahan Zul-Rohmi. Program industrialisasi juga masih memiliki banyak catatan.
"Berbicara target industrialisasi oleh Zul-Rohmi sampai saat ini belum maksimal, jauh dari target. Jika kita melihat ini dengan cermat, itu belum ada hasil yang kita banggakan," kata Sulhan.
Menurut Sulhan, pemerintah Zul-Rohmi mempertontonkan ke publik terkait ketidakcermatan pengelolaan anggaran dan mengelola rencana pembangunan daerah di tubuh pemerintah NTB. "Sehingga beberapa anggaran tidak mampu dieksekusi secara maksimal," pungkas Sulhan.
(irb/gsp)
