.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Wakil Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya turut menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Penolakan tersebut menyusul adanya desakan dari berbagai elemen dan kelompok mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Dompu, Senin (5/9/2022).
"Pada prinsipnya DPRD Dompu sangat setuju menolak kenaikan BBM ini. Itu prinsip kami, kami siap tandatangani surat penolakan," kata wakil ketua DPRD Dompu, Jamaluddin di hadapan massa aksi.
Senada dengan wakil ketua DPRD, Wakil Bupati Dompu, Sahrul Parsan juga ikut menolak dan menandatangani petisi tolak kenaikan harga BBM yang diajukan mahasiswa. Menurutnya, seluruh masyarakat ikut merasakan dampak dari kenaikan harga BBM ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ini semuanya sama, dengan kenaikan BBM ini kita juga merasakan semua dampaknya termasuk kami di pemerintah daerah juga. Maka hari ini kami dari pemerintah daerah Dompu ikut menolak," ungkap Sahrul Parsan.
"Kami mendukung apa yang disampaikan oleh mahasiswa, kami mendukung dengan sama-sama menolak," sambungnya.
Sementara itu, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Dompu, Irwansyah mengungkapkan, petisi penolakan yang telah ditandatangani oleh DPRD dan Wakil Bupati itu akan disampaikan kepada Pengurus Besar atau PB PMII yang nantinya akan diteruskan ke Presiden.
"Nantinya surat pernyataan atau petisi ini akan kami sampaikan ke PB PMII untuk ditindaklanjuti, karena aksi kami hari ini serentak di seluruh Indonesia. Selanjutnya kami akan melakukan pengawasan jangan sampai ini menjadi formalitas untuk menenangkan suasana," tegas Iwan.
Untuk diketahui, aksi penolakan kenaikan harga BBM di Kabupaten Dompu, NTB, telah bergulir sejak Senin (29/8/2022) pekan lalu. Aksi tersebut berlanjut hari ini dan diikuti oleh puluhan mahasiswa dari PMII Cabang Dompu. Mereka meminta DPRD dan Pemerintah Daerah untuk ikut menolak kenaikan harga BBM yang telah resmi dinaikkan sejak Sabtu (3/9/2022) lalu.
Pantauan detikBali, aksi demonstrasi dari PMII hari ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian sejak keluar dari Sekretariat Cabang di Kelurahan Karijawa. Puluhan personil disiagakan dengan perlengkapan seperti tameng dan berjaga di depan kantor DPRD Dompu.
Meski berjalan aman, unjuk rasa sempat diwarnai dengan saling dorong yang dipicu oleh kemarahan mahasiswa karena terlambat ditemui oleh DPRD dan Wakil Bupati. Beruntung aksi tersebut tak berlangsung lama setelah mahasiswa ditemui. Usai mendapatkan pernyataan dari DPRD dan Wakil Bupati, massa PMII kemudian membubarkan diri.
(iws/iws)
