3 Kritik Pusat Kajian Infrastruktur Strategis soal Tarif Baru TN Komodo

Tim detikBali - detikBali
Selasa, 09 Agu 2022 09:00 WIB
Pulau Komodo
Pulau Komodo. Foto: ist
Manggarai Barat -

Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) yang menunda kenaikan tarif masuk Taman Nasional (TN) Komodo Rp 3,75 juta hingga 1 Januari 2023. Namun, PUKIS memberikan kritik terhadap kebijakan tersebut.

"Kami mendukung penundaan kenaikan tarif sekaligus memberikan sejumlah catatan kritis bagi pemerintah pusat dan daerah," kata Direktur Eksekutif PUKIS M. M. Gibran Sesunan, dalam siaran pers, Selasa (9/8/2022).

Berikut 3 poin kritik PUKIS untuk Pemprov NTT dan pemerintah pusat soal kebijakan kenaikan tarif TN Komodo


1. Minimnya Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Kajian

PUKIS mengkritik minimnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan kajian yang berujung pada keputusan kenaikan tarif TN Komodo.

"Pemerintah mengatakan ada kajiannya. Sekarang publik bertanya, ada di mana kajian tersebut?" tanyanya.

Untuk itu, PUKIS mendesak pemerintah untuk segera membuka kajian tersebut sehingga masyarakat bisa lebih memahami latar belakang kebijakan serta alasan-alasan di baliknya secara lebih komprehensif.

Selain itu, pemerintah harus mengkaji dampak kenaikan tarif bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Terlebih, sejak tahun 2020, UNESCO telah mengingatkan pemerintah mengenai potensi terpengaruhnya mata pencaharian masyarakat lokal yang dapat memicu protes seiring dengan rencana reformasi pariwisata di TN Komodo. Dengan kata lain, peringatan dari UNESCO ini telah diabaikan oleh pemerintah.

2. Tarif TN Komodo Tidak Hanya Ditunda, Tapi Dievaluasi

PUKIS meminta kenaikan tarif tidak hanya ditunda, tetapi juga dievaluasi kembali nilai kenaikannya.

"Kenaikan tarif dilakukan secara mendadak dengan besaran yang luar biasa", kata Gibran.

Kenaikan tarif yang mencapai 25 kali lipat bagi wisman dan 50 kali lipat bagi wisnus ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan eksklusivisme pariwisata.
Padahal, menurut BPS, rata-rata upah pekerja di Indonesia hanya sebesar Rp 2.892.537 per bulan.

"Jadi, pembangunan untuk siapa? Jangan sampai pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo justru meminggirkan masyarakat dan wisatawan lokal. Padahal pembangunan infrastrukturnya banyak menggunakan uang rakyat (APBN)", kata Gibran.

PUKIS mengingatkan, organisasi pariwisata dunia, UNWTO, menyatakan bahwa pariwisata yang berkelanjutan harus memberikan manfaat sosial-ekonomi yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal.

3. PUKIS Pertanyakan Alasan Kelestarian Ekosistem yang Selalu Digaungkan Pemerintah

PUKIS mempertanyakan alasan kelestarian ekosistem yang selalu digaungkan pemerintah. PUKIS membantah klaim ini karena Presiden Jokowi sendiri telah menargetkan jumlah kunjungan 1,5 juta orang per tahun di DPSP Labuan Bajo.

Target ini lebih besar enam kali lipat dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2019 yang sebesar 256.000 orang berdasarkan data Kemenparekraf.

Artinya, kebijakan ini justru dapat memperparah fenomena overtourism di TN Komodo.

"Hal ini sangat kontradiktif dan kontraproduktif. Di satu sisi pemerintah ingin beralih dari pariwisata massal ke pariwisata yang berkualitas, namun di sisi lain justru menaikkan target kunjungan wisata secara besar-besaran", pungkas Gibran.

Seperti diketahui, Pemprov NTT yang didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berencana menetapkan tarif baru di Taman Nasional Komodo, dari semula Rp75.000 bagi wisatawan nusantara (wisnus) dan Rp150.000 bagi wisatawan mancanegara (wisman) menjadi Rp3.750.000 per orang.

Simak Video 'Tarif Rp 3,75 Juta Pulau Komodo Akhirnya Ditunda Usai Tuai Protes':

[Gambas:Video 20detik]



(nor/nor)