.webp)
Misteri adanya fenomena perubahaan air laut di Teluk Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya menuai titik terang.
Pemerintah provinsi (Pemprov) NTB mengkonfirmasi dugaan pencemaran limbah berwarna coklat di Teluk Bima tepatnya di perairan Amahami dan Lawata Kabupaten Bima, Minggu (1/5/2022).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Madani Mukarom mengklaim bahwa dugaan pencemaran limbah di Perairan Amahami dan Lawata Bima bukan limbah dari PT Pertamina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk sampel dari DLH Kota Bima sudah dikirim ke lan Perikanan Sekotong dan menunggu hasil parameter bod 5 hari ke depan," kata Madani kepada detikBali, Minggu sore (1/5/2022).
Untuk sampel air dan busa dari Pertamina kata Madani telah dikirim ke Kota Surabaya dan menunggu hasil dari pihak Pertamina.
"Menurut saya yang terpenting pencemaran itu bukan dari kebocoran pipa Pertamina," ujar Madani.
Dia mengatakan busa warga coklat yang sempat menutupi Teluk Bima ini merupakan alarm alam bahwa kondisi Teluk Bima sudah melebihi daya dukung dan daya tampung.
"Kita minta ke depan pemerintah kota Bima lebih memperhatikan lagi seluruh buangan air limbah yang langsung ke sungai," kata Madani.
Selain itu, pihak DLHK NTB juga telah menyurati PT Pertamina untuk berupaya mengirim sample untuk diteliti.
Sebelumnya, busa berwarna coklat semacam gumpalan/jelly di perairan Teluk Bima itu mengakibatkan beberapa fauna seperti ikan-ikan kecil perairan mati.
Secara kasat mata, gumpalan dimaksud memiliki bau seperti lumut dan tidak berbau seperti minyak.
"Ada kemungkinan fenomena disebabkan oleh pengkayaan hara yang dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik," kata Madani.
Pihak DLHK NTB juga telah memberikan himbauan kepada masyarakat oleh dinas setempat agar tidak mengkonsumsi ikan-ikan yang mati.
Sementara kata Madani, pihak PT. Pertamina Parta Niaga-Regional Jatimbalinus Integrated Terminal Bima menegaskan bahwa tidak ada kebocoran atau tumpahan minyak dari aktivitas usaha yang dilakukan.
DLHK NTB juga telah berupaya mencegah isu-isu yang beredar di media sosial di tengah masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi sembari menunggu hasil penelitian.
"Intinya kami akan melakukan Rakornis (rapat koordinasi dan teknis) lanjutan yang akan membahas penyebab dari fenomena ini," pungkas Madani.
(dpra/dpra)
