.webp)
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa enam hakim MK melanggar kode etik. Enam hakim MK itu disanksi teguran lisan secara kolektif.
Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.
"Memutuskan menyatakan para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik," ucap Jimly.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sanksi teguran lisan secara kolektif," imbuhnya.
Putusan ini terkait dengan laporan yang dilaporkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI), Advokat Pengawal Konstitusi, Perhimpunan Pemuda Madani, dan Alamsyah Hanafiah.
"Majelis kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," kata Jimly Asshiddiqie saat membacakan kesimpulan.
"Hakim terlapor terbukti tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan," sambungnya.
Berikut ini hakim terlapor yang masuk putusan ini:
- Manahan M P Sitompul
- Enny Nurbaningsih
- Suhartoyo
- Wahiduddin Adams
- Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
- M Guntur Hamzah.
(dpw/gsp)
