.webp)
Kantor Wilayah Bea Cukai (KWBC) Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengawasi jalur-jalur tikus masuk ke Pulau Dewata. Hal itu dilakukan demi menangkap pengepul pakaian atau fesyen impor bekas.
Kepala KWBC Bali, NTB dan NTT Susila Brata mengatakan bahwa pihaknya bersinergi dengan Polda Bali serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan. Pihaknya mengawasi kapal-kapal lokal yang ditakutkan mengangkut pakaian bekas impor.
"Terkait untuk Bali, kami Bea Cukai bersinergi dengan Pak Kapolda dan juga rekan-rekan dari Dinas Perdagangan Provinsi (Bali). Kami melakukan pengawasan semuanya, baik melalui resmi maupun bisa juga melalui jalur-jalur tikus yang kemungkinan yang ada di Bali yaitu kapal-kapal yang lokal," kata Susila Brata saat ikut konferensi pers di Polda Bali, Senin (20/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain di jalur-jalur tikus, pengawasan juga dilakukan di pintu-pintu masuk resmi di Bali. Pihaknya telah melakukan pengumpulan informasi di pintu masuk resmi ke Bali dari luar negeri yakni di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
"Kita melakukan pengumpulan informasi untuk pintu masuk Bali yang dari luar negeri, khususnya bandar udara, kalau pelabuhan laut tidak ada kegiatan yang langsung ke Bali. Kita lakukan penjagaan di pintu masuk udara dan kita sudah memantau tidak ada pemasukan (pakaian bekas impor)," jelasnya.
Susila Brata mengungkapkan bahwa kebijakan secara nasional Bea Cukai melakukan penjagaan jalur tikus tentu terus dilakukan upaya-upaya. Bea Cukai melakukan patroli laut di pesisir timur Sumatera bekerja sama dengan Kepolisian Air dan Udara (Polairud), TNI Angkatan Laut (AL) dan lain sebagainya.
"Tapi tidak menutup kemungkinan karena memang perbatasan sumatera itu sangat terbuka dengan luar negeri mudah sekali untuk masuk. Namun demikian, mudah-mudahan dengan instruksi presiden ini semua elemen tidak hanya pemerintah saja semua melakukan genderang perang terhadap importasi pakaian bekas," harap Susila Brata.
Menurutnya, selain mengganggu industri dalam negeri, pakaian-pakaian bekas impor juga dikhawatirkan bisa membawa sumber penyakit ke dalam negeri. Hal itu juga menjadi alasan pemerintah untuk melarang impor pakaian bekas.
"Intinya Bea Cukai terus berkomitmen, baik nasional untuk menjaga pintu masuk resmi maupun tidak resmi. Dan kami di sini bekerja sama dengan erat dengan Kapolda dan jajaran dan dinas-dinas terkait," jelas Susila Brata.
(hsa/hsa)
