.webp)
Bank NTB Syariah tengah memutar otak untuk menggodok skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini diambil lantaran pembayaran cicilan KUR dari PMI yang bekerja di luar negeri masih terbentur mekanisme penagihan.
Direktur Utama (Dirut) Bank NTB Syariah, Nazaruddin, mengatakan tantangan terbesar menyalurkan KUR PMI adalah keengganan perusahaan asing untuk ikut campur dalam pembayaran cicilan KUR PMI yang diterima dari bank.
Mayoritas pemberi kerja di luar negeri, beber Nazaruddin, menolak melakukan pemotongan gaji secara langsung untuk membayar angsuran bank di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di dalam negeri kan gampang. Kalau di luar negeri itu berbeda. Perusahaan di sana tidak mau memotong gaji pekerja karena mereka menganggap urusan kredit adalah urusan pekerja sendiri," kata Nazaruddin di Mataram, Rabu (8/7/2026).
Demi mengakali kendala tersebut, Bank NTB Syariah kini sedang merancang jurus standing instruction alias instruksi pembayaran otomatis. Siasat ini akan dikunci sebelum PMI tiba di penempatan kerja.
Nazarudin menekankan, sebelum terbang ke negara tujuan, PMI wajib menandatangani klausul standing instruction saat akad pembiayaan. Begitu sampai di negara penempatan dan mendapatkan rekening payroll dari tempat bekerja, sistem pembayaran akan langsung diintegrasikan.
"Saya hanya butuh ketika orang mau berangkat tanda tangan standing instruction di sini. Setelah rekening payroll mereka di Malaysia terbuka, nomor rekeningnya dikirim ke kami untuk kemudian dihubungkan dengan sistem pembayaran," cetus Nazaruddin.
Bank NTB Syariah terus membangun komunikasi dengan sejumlah korporasi raksasa di Malaysia untuk memuluskan rencana ini, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit. Targetnya, para bos sawit bisa menyetor data nomor rekening payroll PMI asal NTB.
"Nanti Bank NTB Syariah juga ikut menggandeng Maybank Indonesia dan Maybank Malaysia. Ini bisa memuluskan jalur transaksi lintas negara," cetus Nazarudin.
Nazaruddin menjadwalkan dirinya bersama Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqon, akan terbang langsung ke Malaysia pada akhir Juli 2026. Misi utamanya adalah melakukan finalisasi skema pembayaran cicilan KUR dengan para pemberi kerja di sana.
"Yang paling sulit itu ke Malaysia. Kalau yang paling sulit ini selesai, rasanya ke negara lain tinggal mengadopsi format yang sama," tutur Nazarudin.
Nazaruddin meluruskan dana KUR PMI ini bukan untuk ongkos calo atau biaya keberangkatan, mengingat skema ke Malaysia zero cost. "Jadi suntikan modal ini murni diperuntukkan sebagai jaminan biaya hidup (living cost) bagi pekerja maupun keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman," terangnya.
Diketahui, Bank NTB Syariah baru saja mendapatkan suntikan tambahan plafon KUR PMI sebesar Rp 10 miliar. Alhasil, total plafon KUR yang dikelola kini menjadi Rp 40 miliar, dengan rincian Rp 30 miliar untuk KUR umum dan Rp 10 miliar khusus PMI.
