.webp)
Pemerintah pusat (pempus) menambah anggaran infrastruktur di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 99,65 miliar pada 2026. Penambahan anggaran ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas jalan dan jembatan di berbagai wilayah NTT.
Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, total pagu Kementerian PU di NTT naik dari Rp 1,44 triliun pada Januari menjadi Rp 1,54 triliun pada April 2026. Kenaikan tersebut terdiri dari tambahan belanja barang sebesar Rp 67,75 miliar serta belanja modal sebesar Rp 31,90 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Adi Setiawan menjelaskan distribusi anggaran dilakukan melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) di empat wilayah kerja, dengan fokus pembangunan jalan dan jembatan.
Penambahan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, menurunkan biaya logistik, dan mendukung pengendalian inflasi di daerah kepulauan seperti NTT.
"Penambahan anggaran ini merupakan respons terhadap meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat serta tuntutan percepatan pembangunan di wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi," kata Adi dalam rilis yang diterima detikBali, Selasa (7/4/2026).
Dengan meningkatnya alokasi pada sektor konektivitas, Adi berujar, pemerintah berharap hambatan distribusi akibat kondisi geografis dapat teratasi, sehingga mobilitas logistik menjadi lebih cepat dan efisien.
"Penambahan anggaran ini juga diharapkan dapat berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang dan penurunan biaya transportasi, yang pada akhirnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat," tandas dia.
