.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengganti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, Wansepta Nirwanda, menyusul tiga pegawai di bawah kewenangannya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan Kakanwil DJP Jakarta Utara kini diisi Untung Supardi.
Purbaya mengatakan pergantian tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan atas kasus yang terjadi di bawah kewenangannya. Meski Wansepta Nirwanda tidak terjaring OTT KPK, ia dirumahkan sementara dan akan dimutasi ke jabatan lain.
"Diistirahatkan dulu sementara, dirumahkan, nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau. Walaupun dia nggak terlibat langsung, kan sebagai Kakanwil dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya," kata Purbaya, dilansir dari detikFinance, Jumat (23/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana diketahui, sebelumnya tiga pegawai pajak di lingkungan Jakarta Utara terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketiganya adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, serta ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara.
Atas kasus tersebut, Purbaya langsung melakukan pergantian sejumlah posisi. Pejabat yang dilantik yakni Untung Supardi sebagai Kakanwil DJP Jakarta Utara; Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara; serta Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda di KPP Madya Jakarta Utara.
Purbaya mengingatkan para pejabat pajak bahwa atasan tetap bertanggung jawab jika anak buahnya bermasalah, terutama bila tidak ada deteksi dini. Bendahara Negara itu meminta setiap pimpinan mengawasi secara ketat kinerja bawahannya.
"Jangan sampai terlibat, tetapi jangan juga sampai dikibulin. Bawahannya main-main, atasannya nggak tahu. Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level Kakanwil kita mutasikan," tegas Purbaya.
Purbaya menambahkan, satu orang yang menyimpang dapat merusak kepercayaan publik dan mencederai kerja ribuan pegawai lainnya. Karena itu, ia tidak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat pelanggarannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tetapi ini karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," tegas Purbaya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
