.webp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali mengalami penurunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menjadi Rp 3,9 triliun dari PAD APBD Perubahan 2025 yang sebesar Rp 4,2 triliun.
Koster menjelaskan bahwa penurunan ini bukan sikap pesimistis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, melainkan langkah rasional yang harus diambil.
"Bukan disebabkan oleh sikap pesimistis Pemerintah Provinsi Bali melainkan merupakan langkah rasional dan realistis atas tren realisasi," kata Koster saat rapat paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Rabu (22/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koster mengatakan langkah itu juga dilihat dari kebijakan akuntansi pendapatan yang dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan efektivitas program pembangunan.
Koster menjelaskan pada APBD Perubahan 2025 terdapat komponen penerimaan pendapatan dari pengembalian dana hibah pemilu dari KPU, Bawaslu dan Polda Bali sebesar Rp 94 miliar.
Kemudian, terkait pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ia menyampaikan, target pendapatan pada APBD induk 2025 sebesar Rp 193 miliar. Sedangkan target pendapatan APBD induk 2026 sebesar Rp 196 miliar.
"Jadi kalau dibandingkan dengan target induk 2025 dengan target induk 2026 terjadi peningkatan," terang Koster.
Rencana Penyertaan Modal Proyek PKB Klungkung
Koster juga membeberkan beberapa rencana pembiayaan dari penyertaan modal proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung. "Rencana penyertaan modal digunakan untuk biaya perubahan status lahan dari SHP menjadi HPL, biaya pembangunan zona inti (non komersial) dan biaya operasional organ perseroan," beber Koster.
Oleh sebab itu, Koster berujar, proyeksi pendapatan dari penyertaan modal proyek ini belum dapat dihitung. Koster mengatakan tujuan utama penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan valuasi aset.
"Sedangkan ada zona komersil itu akan dibangun oleh investasi, hanya saja masih proses selektif," sambung dia.
Koster mengungkapkan nilai penyertaan modal sebesar Rp 1,4 triliun bisa berubah ketika investasi sudah mulai masuk. Nantinya porsi pendanaan juga ditanggung oleh investor sebagai kontribusinya dalam pembangunan PKB.
Koster juga menanggapi saran dari DPRD mengenai saham yang ditawarkan kepada kabupaten/kota. Ia akan mempertimbangkan usulan tersebut kepada Gianyar, Badung dan Denpasar.
"Kalau enam kabupaten lain kalau diajak sangat berat karena kabupaten/kota sekarang mengalami penurunan dana transfer," ungkap gubernur asal Buleleng itu.
Hal itu ia lihat ketika beberapa kali rapat dengan kepala daerah. Enam kabupaten itu masih harus didukung dari program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) agar program produktifnya dapat berjalan.
"Karena itu saya koordinasi agar postur APBD kabupaten/kota juga dirancang lebih cermat, efektif, efisien," tandasnya.
(hsa/hsa)
