Proyek real estate atau resor seluas 4 hektare di Kecamatan Manggis, Karangasem, disegel Satpol PP Bali bersama Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali pada Rabu (1/10/2025). Pihak Amankila Project buka suara terkait penyegelan tersebut.
"Kami sangat welcome dengan apa yang dikerjakan oleh team dari DPRD dan kami siap untuk mengikuti regulasi yang ada. Tapi apa yang muncul di media kurang sesuai dengan kondisi di lapangan," ujar perwakilan Amankila Project, I Nengah Jati, Jumat (3/10/2025).
Jati menyebut pihaknya sudah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sejak 24 Agustus 2024. Setelah itu, mereka hanya melakukan penataan lahan pada April-Juni 2025. Saat ini, kata dia, tidak ada aktivitas di lokasi karena masih menunggu izin Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi (PBG-LSF) dan proses tender kontraktor.
"Kami hanya kurang izin PBG-LSF saja, izin lainnya sudah lengkap semua. Kalau dibilang disetop apanya yang disetop kegiatan juga nggak ada saat ini. Karena kami juga tahu sebelum PBG terbit tidak boleh membangun," jelasnya.
Dia optimistis izin PBG-LSF bisa terbit pada bulan ini. Proses perizinan itu dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan kini masih menunggu sidang.
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Gus Par) menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perizinan dan tata ruang. Hal itu, kata dia, untuk memastikan pembangunan pariwisata berjalan tertib hukum dan berkelanjutan.
"Untuk hotel Amankila kami sudah minta untuk segera melengkapi izin PBG-LSF tersebut yang saat ini sedang dalam proses," ujar Gus Par.
Simak Video "Video DPRD Bali Sidak Kawasan Tahura: Ada Pabrik Beton-Rumah Warga"
(dpw/dpw)