.webp)
Perjanjian kerja sama tentang kredit industri padat karya (KIPK) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan Kementerian Perindustrian sudah diteken. Sebanyak 11 industri kecil menengah (IKM) di Bali sudah mengajukan KIPK dengan rerata plafon sebesar Rp 2 miliar.
"Potensi kami di Bali yang sudah terkumpul ada 11 IKM. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi," kata Direktur Utama Bank Perkreditan Daerah (BPD) Bali, I Nyoman Sudharma saat konferensi pers di kantor gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudharma mengatakan sebanyak tiga dari 11 IKM itu sudah dikurasi BPD Bali. Yakni, terkait salah satu persyaratan yang membuka kesempatan bagi pelaku IKM dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang.
Sebanyak 11 IKM itu mengajukan kredit dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar. Mayoritas kredit dalam program KIPK yang diajukan 11 IKM itu untuk peremajaan peralatan produksi.
"Karena mereka (pelaku IKM di Bali) fokusnya investasi pada peralatan. Nanti dikombinasi. Untuk modal kerja diberi dan (kredit) untuk peralatan juga diberi," kata Sudharma.
Menurutnya, 11 IKM kini masih berproses sebelum menerima kreditnya. Targetnya, 11 IKM itu akan menerima kredit sebelum 2026. Saat ini, hanya tiga IKM yang sudah disetujui persyaratan pengajuan kreditnya.
"Yang tiga itu sudah klir. Tinggal sisanya. (Sudah diberi kreditnya) belum. Masih proses karena program baru. Dalam tahun ini kami harapkan dapat selesai semuanya. Kami juga masih mencari (IKM lainnya) melalui kerjasama dengan Disperindag Kabupaten kota," katanya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kredit yang diajukan sebaiknya tidak digunakan untuk membeli bahan baku. Tapi fokus ke peremajaan teknologi produksi dan peralatan produksi.
"Yang penting dia pakai program ini untuk peremajaan teknologi, peremajaan peralatan, dan modal kerja. Tapi bukan untuk beli bahan baku. Sehingga proses produksi di industrinya semakin baik," kata Agus.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kendala pelaku IKM di Bali, mayoritas adalah soal permodalan. Sebab, mayoritas pelaku IKM di Bali bergerak di industri kerajinan.
"Karena talenta di Bali itu berbasis kerajinan. Yang salah satu kendalanya adalah permodalan," kata Koster.
Karenanya, Koster berharap semakin banyak pelaku IKM di Bali yang memanfaatkan program KIPK itu. Dia berjanji akan mendorong lebih banyak pelaku IKM agar mengajukan kredit pada program itu.
"Saya akan mengampanyekan program ini untuk para pelaku industri di Bali. Karena sangat banyak kegiatannya," katanya.
Untuk diketahui, Bali mendapat pagu plafon kredit mulai Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dengan tenor cicilan selama delapan tahun. Kredit itu tersedia dengan bunga 7 persen, yang 5 persennya disubsidi pemerintah pusat.
(hsa/hsa)
