Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanegara mengusulkan proses investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, ditunda terlebih dahulu. Hal tersebut dia sampaikan saat media gathering Rapat Kerja Kementerian Transmigrasi di Bali, Selasa (29/7/2025). Diketahui, investasi tersebut mengundang konflik dengan warga di Rempang.
"Kami juga usulkan sampaikan ke Pemerintah Kota Batam bahwa alangkah baiknya investasi yang ada di Rempang itu ditunda sementara waktu sampai tensinya itu menurun, dan sampai masyarakat mengerti bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari investasi itu," kata Iftitah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan jika Kementrans hadir untuk memberikan solusi yang rencananya membentuk BUMT. Menurut Iftitah, BUMT akan saling menguntungkan antara pemodal dan masyarakat.
"Di mana pemodal butuh tanah yang clean and clear, masyarakat yang menyediakan, masyarakat butuh lapangan kerja, industri yang menyerap. Nah kami juga berharap masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya investasi," jelas Iftitah.
Iftitah menyampaikan pihaknya sempat dimintai penjelasan oleh Komnas HAM mengenai program transmigrasi yang ada di Rempang.
"Kami jelaskan bahwa transmigrasi masuk ke sana ketika konflik itu sudah terjadi, sehingga kami justru ingin menjdi bagian dari solusi atas konflik itu," tuturnya.
Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga telah menyurati Kementerian Koordiantor Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, meminta agar masyarakat asli yang telah turun menurun di sana diberikan ruang untuk mengajukan hak-hak mereka.
"Kemudian di Galang kami disiapkan oleh BP Batam sekitar SK pencadangannya 300 hektare, totalnya Batam, Galang, Rempang itu 400 hektare," beber Iftitah.
(hsa/hsa)