.webp)
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyebut industri perhotelan turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas yang dilakukan pemerintah pusat. Pemangkasan anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengungkapkan pemangkasan belanja perjalanan dinas sudah dirasakan oleh sektor perhotelan di Bali, terutama hotel yang memiliki fasilitas meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE). Bahkan, sejumlah agenda pertemuan yang telah dipesan sebelumnya terpaksa dibatalkan.
"Banyak (dibatalkan), khususnya hotel-hotel yang mempunyai fasilitas MICE yang sudah di-booking. Seperti hotel di Nusa Dua, Jimbaran, Kuta, Legian, sampai Sanur," ujar Rai kepada detikBali, Selasa (11/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rai mengatakan tak hanya sektor perhotelan di Bali yang terdampak oleh pemangkasan anggaran oleh pemerintah tersebut. Menurutnya, beberapa hotel di daerah lainnya juga turut terdampak.
"Hampir semua daerah seperti di Bandung, Jawa Barat, Surabaya, Jakarta, termasuk Bali yang (hotelnya) telah di-booking akhirnya di-cancel karena anggarannya terbatas," imbuhnya.
Rai berharap pemerintah tidak terlalu banyak memotong anggaran dinas agar kegiatan MICE tetap berjalan. Di sisi lain, dia menilai sektor perhotelan perlu mencari terobosan agar tak hanya mengandalkan kegiatan dari pemerintahan.
"Kalau kita kehilangan market MICE misalnya 15 persen, maka leaser-nya ditingkatkan. Jadi, promosi digencarkan dan ini juga harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dengan kebijakan," pungkasnya.
(iws/iws)
