.webp)
Pemerintah pusat berencana mengatur kembali kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas. Kebijakan ini diperkirakan berdampak pada bisnis perhotelan, terutama dalam hal penurunan pendapatan dan okupansi hotel.
Director of Sales and Marketing Homm Saranam Baturiti Hotel, I Kadek Masaru Budiartha, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendengar kabar tersebut. Namun, hingga saat ini dampaknya belum terasa.
"Kebetulan kan baru aturannya. Untuk saat ini masih Januari sampai Februari masih aman. Mungkin dampaknya di bulan Maret dan selanjutnya," kata Masaru Budiartha saat berkunjung ke redaksi detikBali, Jumat (7/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada pemesanan dari pemerintah. Namun, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara masih dalam kondisi normal.
"Bookingan juga belum ada. Statusnya masih menunggu dari pemerintah pusat. Untuk bookingan wisatawan masih aman," sambungnya.
Masaru memperkirakan dampak kebijakan pengurangan anggaran ini baru akan terasa pada bulan Maret dan bulan-bulan berikutnya.
"Kami belum bisa menjawab berapa persen, tapi sekitar 40 persen MICE. Mungkin dampaknya di bulan Maret," ungkapnya.
Menurutnya, komposisi tamu di Homm Saranam Baturiti terdiri dari 40 persen tamu MICE pemerintahan dan 60 persen tamu dari korporasi.
"Kalau tidak ada meeting di hotel, maka 40 persen dari tamu MICE government akan hilang," jelas Masaru.
Tahun lalu, serapan anggaran untuk perjalanan dinas juga menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Meski demikian, masih ada yang tetap mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut.
Homm Saranam Baturiti telah melakukan langkah antisipasi untuk mengurangi dampak dari kebijakan ini. Bahkan, pada 2025 pihaknya menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan hingga 42 persen dari sebelumnya 39 persen.
"Tahun ini kami harap bisa mencapai 42 persen kunjungan wisatawan," kata Masaru.
(dpw/dpw)
