.webp)
Muncul petisi di situs change.org yang menolak penghentian operasional bus Trans Metro Dewata (TMD) pada 2025. Petisi itu telah ditandatangani 918 warganet dari target 1.000 tanda tangan. Hari ini saja, sudah ada 495 orang yang menandatangani petisi itu.
"Melalui petisi ini, kami para pengguna layanan transportasi publik, dalam hal ini bus Trans Metro Dewata amat sangat keberatan jika pada tahun 2025 operasional bus Trans Metro Dewata dihentikan," kata Inisiator petisi, Dyah Rooslina, di kutip dari situs Change.org, Minggu (29/12/2024).
Dalam petisinya, Dyah menganggap transportasi publik TMD masih dibutuhkan masyarakat di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Terutama, bagi warga yang tidak memiliki motor atau mobil pribadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TMD juga sangat dibutuhkan bagi wisatawan yang tidak punya cukup uang untuk menyewa motor atau mobil selama berwisata di Bali. Termasuk, warga difabel, khususnya tuna netra, banyak yang masih mengandalkan TMD sebagai moda transportasinya.
"Demikian pula para mahasiswa, para pekerja, pedagang kecil, serta masyarakat kalangan bawah dan masyarakat umum sangat terbantu dengan adanya transportasi publik ini. Bahkan teman-teman disabilitas juga masih," kata Dyah.
Dengan alasan itu, dirinya berharap TMD masih beroperasi pada 2025. Dia mengaku khawatir jika operasional bus TMD dihentikan, kemacetan di Bali akan semakin parah dan akan banyak kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan pribadi.
"Maka dengan ini, kami sebagai masyarakat pengguna transportasi publik yang mencintai dan peduli pada Pulau Bali, meminta kepada Pemerintah Provinsi Bali agar operasional bus Trans Metro Dewata terus dilanjutkan dan dikembangkan," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta turut mendukung isi petisi itu. Menurutnya, TMD memang dibutuhkan publik di Bali.
"Apapun yang baik buat Bali, kami dukung. Apalagi ini memang penting. Saya memang minta ke pusat agar (TMD) tidak dihentikan. Pak Pj (Penjabat Gubernur Bali) sudah bersurat supaya tidak dihentikan," kata Samsi.
Meski mendukung, Samsi mengaku belum dapat memastikan jika TMD tetap beroperasi pada 2025. Pemerintah pusat telah mengirim surat pemberitahuan tentang tidak adanya anggaran untuk menyokong operasional TMD.
Namun, bukan berarti operasional TMD dihentikan. Samsi mengatakan belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat tentang penghentian operasional TMD di Bali.
"Kami belum tahu. Yang jelas, suratnya sudah ada. Surat bahwa (pemerintah pusat) tidak ada dana (untuk menyokong operasional TMD) sudah kami terima," kata Samsi.
Menurutnya, pembiayaan TMD harus ada campur tangan pemerintah pusat. Biaya operasionalnya saja mencapai Rp 80 miliar per tahun. Belum termasuk manajerial dan lainnya, sehingga tembus Rp 90 miliar per tahun.
Karenanya, dia berharap pemerintah pusat terus ikut andil dalam pembiayaan operasional TMD. Apalagi, lanjut dia, TMD beroperasi di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang merupakan kawasan strategis nasional.
"Memang besar. Sehingga, kalau itu (operasional TMD) tiba-tiba sepenuhnya dibebankan ke provinsi, akan berat," katanya.
(nor/nor)
