.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan 20-30 persen penggunaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tidak tepat sasaran. Nilai subsidi yang tidak tepat sasaran itu mencapai Rp 100 triliun.
"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024) dikutip dari detikFinance.
Bahlil menyebut tengah menggodok skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun.
Padahal menurut Bahlil, tujuan subsidi adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. "Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Bahlil mengatakan pihaknya akan menggodok sejumlah opsi untuk skema subsidi baru. Salah satu opsi yang dibahas dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ia akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.
"Ada bagian yang memang kami langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.
Baca selengkapnya di sini
(nor/dpw)
