.webp)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali telah mengumpulkan penerimaan pajak Rp 10,76 triliun hingga Agustus 2024. Angka ini naik 28,79% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, atau telah mencapai 63,86% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 16,86 triliun.
Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan menjelaskan realisasi penerimaan pajak itu didukung oleh dua sektor usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang tumbuh 62,53%, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 21,24%.
"Penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2024 ini juga didukung oleh lima sektor dominan penentu penerimaan," kata Darmawan melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (28/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun lima sektor dominan itu yakni perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sejumlah Rp 1.963,10 miliar atau berperan sebesar 18,37%, aktivitas keuangan dan asuransi sejumlah Rp 1.679,12 miliar atau berperan sebesar 15,71%.
Kemudian penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Rp 1.603,59 miliar atau berperan sebesar 15%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp 1.035,18 miliar atau berperan sebesar 9,69%, serta industri pengolahan sejumlah Rp 736,39 miliar atau berperan sebesar 6,89%.
"Tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga Agustus 2024 adalah sejumlah 40.133 SPT Wajib Pajak (WP) Badan, 285.011 SPT WP orang pribadi karyawan, dan 44.976 SPT WP orang pribadi non-karyawan," jelasnya.
Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali dan Nusa Tenggara Hari Murdiyanto menjelaskan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di Bali hingga bulan Agustus sebesar Rp 826,25 miliar dari target sejumlah Rp 1,24 triliun, atau capaiannya sebesar 66,45% dari target.
"Penerimaan ini tumbuh Rp 167,42 miliar atau 25,41% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dijabarkan, realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp 103,84 miliar dari target sebesar Rp 113 miliar atau 91,35% dari target dan penerimaan cukai mencapai Rp 722,4 miliar dari target sebesar Rp 1,13 triliun atau 63,94% dari target," bebernya.
Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara Desak Putu Jenny mengungkapkan sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Bali ada tiga kategori, yakni PNBP aset, piutang, dan lelang dengan realisasi hingga 31 Agustus 2024 sebesar Rp 37,2 miliar dari target sejumlah Rp48,57 miliar atau 76,6% dari target.
Capaian tersebut terdiri dari PNBP aset sebesar Rp 12,08 miliar dari target sejumlah Rp 17,56 miliar atau 68,79% dari target, dan PNBP piutang negara sebesar Rp 717 juta dari target sejumlah Rp 160 juta atau 447,83% dari target.
"PNBP lelang mencapai Rp 24,4 miliar dari target sejumlah Rp 30,85 miliar (atau 79,11% dari target)," sebutnya.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Ende Johana Surya, menjelaskan kinerja belanja Pemerintah Pusat hingga bulan Agustus 2024 sejumlah Rp 15,69 triliun yang mengalami pertumbuhan 13,8% dari tahun sebelumnya. Sedangkan belanja Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp 8,35 triliun yang mengalami pertumbuhan 13%.
Menurutnya, jika melihat perkembangan hingga saat ini, APBN Bali berkinerja baik dimana pendapatan dan belanja menunjukkan pertumbuhan positif.
"Hal ini didukung oleh sektor riil, yaitu industri pariwisata di Bali juga mulai membaik. Sehingga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, ekspor dan impor tumbuh dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, dan inflasi tercatat pada level 2,32% sesuai target inflasi nasional 2,5%," jelas Ende.
(dpw/dpw)
