.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menaikkan target pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 menjadi Rp 6,8 triliun. Naiknya target pendapatan tersebut seiring membaiknya perekonomian.
"Pendapatan daerah dalam APBD Induk 2024 ditargetkan sebesar Rp 6,3 triliun lebih, meningkat sebesar 492,6 miliar, sehingga menjadi Rp 6,8 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4,5 triliun," kata Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam rapat paripurna DPRD Bali di Denpasar, Rabu (14/8/2024).
Mantan Stafsus Kemendagri itu merinci beberapa pendapatan yang meningkat hingga APBD Perubahan 2024. Pajak daerah yang semula ditargetkan Rp 3,2 triliun menjadi Rp 3,6 triliun atau meningkat sebesar Rp 446 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Retribusi daerah semula Rp 59 miliar menjadi Rp 314 miliar atau meningkat sebesar Rp 255 miliar lebih," sambung Mahendra.
Kemudian pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ada peningkatan sebesar Rp 54 miliar. "Semula Rp 143 miliar lebih menjadi Rp 197 miliar lebih," lanjut pria asal Buleleng itu.
Namun, sambung Mahendra, pada pendapatan lain-lain PAD yang sah terjadi penurunan. Awalnya yang ditargetkan Rp 632 miliar menjadi Rp 369 miliar. "Atau berkurang sebesar Rp 262 miliar lebih," sambungnya.
Hanya pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah saja yang tidak mengalami perubahan, yakni tetap Rp 2,2 triliun dan Rp 5,7 miliar.
Lebih lanjut mengenai Belanja Daerah, juga mengalami peningkatan. Di APBD Induk dianggarkan sebesar Rp 6,9 triliun meningkat menjadi 7,7 triliun.
Hal tersebut terdiri dari belanja operasi meningkat menjadi Rp 4,7 triliun dari Rp 4,4 triliun. Lalu, belanja pegawai meningkat dari Rp 2,21 triliun menjadi Rp 2,24 triliun.
"Belanja barang dan jasa, semula sebesar Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1,3 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp 87 miliar," terang Mahendra.
Lainnya, juga meningkat namun tidak cukup siginifikan, seperti belanja hibah dan bantuan sosial. Kemudian, belanja modal pun meningkat Rp 827 miliar.
"Belanja tidak terduga sebesar Rp 62 miliar berkurang sebesar Rp 10 miliar lebih. Sehingga menjadi Rp 52 miliar. Belanja transfer sebesar Rp 1,6 triliun meningkat Rp 553 miliar atau menjadi Rp 2,1 triliun," bebernya.
Mahendra menyampaikan dengan alokasi pendapatan dan belanja, akan terjadi defisit anggaran Rp 929 miliar atau 13,58 persen.
"Meningkat sebesar Rp 366 miliar dari APBD Induk 2024. Defisit ini akan dibiayai dari pembiayaan netto yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah," tandasnya.
(dpw/dpw)
