.webp)
Anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dipangkas 50 persen. Pemangkasan dilakukan buntut kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau tidak salah kami efisiensi sampai 50 persen," kata Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, seusai menyerahkan penghargaan kepada atlet Bali berprestasi pada PON Aceh-Sumut di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (17/2/2025).
Mahendra mengungkapkan Pemprov Bali menyeleksi anggaran masuk prioritas dan non-prioritas. Walhasil, anggaran perjalanan dinas dianggap tidak terlalu prioritas sehingga dilakukan pemotongan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan adanya efisiensi, anggaran yang ada kami arahkan untuk kegiatan yang untuk masyarakat," terang pria yang baru dilantik sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu.
Mahendra memastikan tidak ada tenaga honorer yang dirumahkan akibat adanya efisiensi anggaran. "Kami usulkan yang tidak ada dalam database untuk bisa menjadi pegawai kontrak, Bali nggak ada yang dirumahkan," tegasnya.
Di sisi lain, pensiunan polisi berpangkat bintang dua itu menginginkan anggaran prioritas diarahkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, stunting, membangun sekolah yang kurang bagus, dan infrastruktur jalan. Terkait kebutuhan tenaga ahli untuk Pemprov Bali, Mahendra menuturkan jika memang dibutuhkan tidak masalah untuk merekrut.
Mahendra mengeklaim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bali tidak ada mengalami keborosan. Apalagi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Bali cukup besar mencapai Rp 500 miliar.
(iws/iws)
