.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung merancang kenaikan anggaran untuk beberapa program prioritas menjelang akhir 2024. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengajukan kenaikan anggaran untuk program infrastruktur, sumber daya air (SDA), dan penanganan sampah. Bidang kesehatan dan pendidikan mendapat porsi besar.
Hal itu tertuang dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Badung 2024. Pada rapat yang digelar pada Selasa (23/7/2024), terungkap anggaran pendapatan dan belanja dirancang naik menjadi Rp 10,7 triliun dari APBD Induk 2024 sebesar Rp 9,5 triliun lebih.
"Naik 17,76% dari APBD Induk 2024. Untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) dirancang sebesar Rp 10 triliun lebih, naik Rp 1,7 triliun dari APBD Induk 2024 sebesar Rp 8 triliun lebih," beber Giri Prasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDIP itu memaparkan pemerintah merancang kenaikan anggaran untuk pengelolaan sampah sebesar Rp 31 miliar dari pagu awal Rp 142 miliar lebih. Menurutnya, dukungan lingkungan yang bersih dan nyaman sejalan dengan upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Badung.
Giri Prasta juga menyinggung rancangan anggaran untuk mengatasi masalah krisis air. Dia menegaskan ada pengajuan peningkatan anggaran sebesar Rp 14 miliar dari besaran di APBD Induk 2024 sebesar Rp 161 miliar. "Kami merancang jadi Rp 176 miliar lebih untuk penanganan SDA," sambung dia.
Mantan Ketua DPRD Badung asal Pelaga, Kecamatan Petang, ini mengaku tengah fokus untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Program penataan bangunan dan lingkungannya dirancang sebesar Rp 898 miliar atau bertambah Rp 8,7 miliar. "Untuk penyelenggaraan jalan dirancang Rp 948 miliar lebih," jelas Giri.
Menurutnya, porsi anggaran bidang pendidikan mencapai 20,3% dari total belanja daerah. Sementara alokasi anggaran bidang kesehatan sebesar 12,56% dari total belanja daerah.
Anggaran bidang kesehatan meliputi program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat sebesar Rp 601 miliar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Rp 18 miliar lebih, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Rp 2 miliar.
"Sedangkan program pengelolaan pendidikan dirancang sebesar Rp 768 miliar lebih. Kegiatannya meliputi pengelolaan SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal atau kesetaraan. Ini penting dilakukan dalam upaya menaikkan kualitas pembelajaran," kata Giri.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan akan mengawal rancangan perubahan anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan masalah air, sampah, serta infrastruktur jalan dan lingkungan. Rancangan perubahan anggaran pada KUA PPAS ini akan dibahas.
"Ini dijawab pemerintah, dianggarkan untuk perbaikan lingkungan Rp 898 miliar. Itu belum termasuk penanganan jalan Rp 948 miliar. Semua untuk mengatasi masalah yang riil saat ini, mulai dari traffic dan sebagainya, termasuk juga penataan yang dilakukan (Dinas) Perkim itu sekitar Rp 200 miliar," jelasnya.
(iws/dpw)
