Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Kereta di Bali Masuki Babak Baru

Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Kereta di Bali Masuki Babak Baru

Siska Oktavia - detikBali
Rabu, 29 Mei 2024 18:36 WIB
Penyerahan Kualifikasi LRT Bali
Foto: Pemprov Bali
Jakarta -

Rencana pengembangan dan pembangunan koridor transportasi massal berbasis kereta di Bali (Bali Urban Rail and Associated Facilities) semakin berkembang. Hal ini ditandai atas banyaknya minat investor yang ingin menanamkan modal pada proyek itu.

Salah satu investor, Konsorsium PT Bumi Indah Prima telah menyerahkan dokumen kualifikasi kepada PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) selaku pihak yang berwenang dalam pengembangan Bali Urban Rail and Associated Facilities. Penyerahan tersebut berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Penyerahan juga turu dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia. Hadir pula Deputi Bidang Industri dan Investasi, Rizki Handayani Mustafa yang mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Sementara Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengikuti kegiatan secara virtual.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya menyebut kegiatan ini sebagai tonggak baru pembangunan infrastruktur transportasi di Bali. Hal itu karena minat investasi yang dirangkai dengan penyerahan dokumen kualifikasi menunjukkan kejelasan progres pembangunan dan pengembangan koridor pariwisata yang dilengkapi dengan Sistem angkutan umum massal berbasis kereta melalui model investasi business to business.

Ia menegaskan keseriusannya dalam mewujudkan proyek infrastruktur yang telah cukup lama diwacanakan ini. Keseriusannya itu diawali dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang penugasan kepada PT Jamkrida Bali Mandara untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan, pembiayaan, dan penyelenggaraan sistem angkutan umum berbasis kereta.

ADVERTISEMENT

Pergub ini memberi amanat pada PT Jamkrida Bali Mandara untuk membangun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya yaitu PT SBDJ yang merupakan anak perusahaan PT Bali Kerthi Development Fund.

"Pergub ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi SBDJ untuk mewakili kepentingan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis kereta di Daerah Bali. Kami berkomitmen untuk melaksanakan hal ini dengan penuh integritas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/5/2024).

Menindaklanjuti Pergub Nomor 9 Tahun 2024, SBDJ bergerak cepat dengan melakukan lelang investasi melalui proses kualifikasi (Request for Qualification). Proses ini bertujuan untuk mencari mitra investor global yang tepat untuk pengerjaan proyek. Mahendra menilai, penyerahan dokumen kualifikasi oleh Konsorsium PT BIP menjadi bukti ketertarikan dan antusiasme investor besar terhadap proyek ini. Menurutnya, antusiasme ini menjadi indikasi positif terhadap prospek investasi di sektor infrastruktur Bali.

Ia juga menyinggung tentang urgensi pembangunan sarana transportasi massal berbasis kereta bagi Daerah Bali. Hal ini tak terlepas dari pesatnya perkembangan sektor pariwisata yang berimbas pada kondisi lalu lintas dari dan menuju destinasi wisata favorit.

Belakangan ini, sejumlah akses menuju objek wisata seperti Kuta, Seminyak, Canggu, Sanur dan Ubud hampir sepanjang waktu mengalami kemacetan. Kondisi ini perlu disikapi karena sebagai destinasi wisata dunia, Bali memerlukan sistem transportasi modern yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan dapat menjamin ketepatan waktu tempuh.

Hal tersebut menjadi sangat urgen mengingat sektor pariwisata menjadi backbone perekonomian Bali. Sebagai gambaran, pada tahun 2023 jumlah wisatawan yang datang ke Bali mencapai 15.163.735 orang dan tahun 2024 ditargetkan mencapai 20 Juta wisatawan.

"Ke depan, jumlah wisatawan yang datang ke Bali setiap tahunnya diproyeksikan akan terus bertambah, maka Bali perlu ditata untuk menjaga kelestarian alam dan keunikan budaya Bali, serta wisatawan merasa aman dan nyaman," paparnya.

Terkendala keterbatasan fiskal daerah, maka muncul gagasan untuk melibatkan pihak swasta berinvestasi di Bali, khususnya dalam pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis kereta. Pengembangan ini tidak hanya bertujuan mengatasi kemacetan, tetapi juga meningkatkan daya saing Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia melalui revitalisasi dan pengembangan koridor pariwisata Bali yang keberlanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Mahendra menekankan beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam penggarapan proyek ini.

"Tetap jaga kelestarian alam dan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Gangguan terhadap aktivitas pariwisata dan ekonomi selama pengerjaan proyek juga mesti diminimalkan," tambahnya.

Langkah cerdas Mahendra menuai pujian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia.

Bahlil menyebut Mahendra sebagai sosok yang punya nyali dalam mewujudkan kemajuan pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Menurutnya, ini adalah contoh pertama pelibatan swasta dalam proyek strategis.

"Ini adalah contoh pertama, pembangunan tanpa membebani uang negara. Saya harap bisa dijadikan contoh oleh daerah lain di Indonesia," ujar Bahlil.

Lebih dari itu, pengembangan sarana transportasi ini juga diharapkan berdampak positif bagi transformasi ekonomi Daerah Bali. Dukungan terhadap rencana pengembangan transportasi massal berbasis kereta di Bali juga diutarakan oleh Suharso. Ia berharap proyek ini dapat segera terwujud dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencari solusi terkait persoalan di bidang pelayanan publik, khususnya transportasi.

"Yang dilakukan Bali ini adalah pendekatan baru tanpa membebani fiskal pusat maupun daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah membuka peluang investasi yang hasilnya bisa dinikmati masyarakat, khususnya wisatawan yang berkunjung ke Bali," katanya.




(ncm/ega)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads