.webp)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berencana menyiapkan tax holiday atau insentif pajak bagi investor yang memegang proyek light rail transit (LRT) atau kereta cepat yang akan dibangun di Bali. Proyek tersebut rencananya dimulai pada September 2024.
"Jadi seluruh barang-barang impor yang terkait urusan kereta ini kami akan bebas pajaknya," kata Bahlil di kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (29/5/2024).
Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempercepat pembangunan fasilitas penunjang LRT di Bali. Selain itu, Bahlil memastikan Kementerian Investasi akan mengawal urusan perizinan proyek tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapapun yang menang, monggo, kami akan mempercepat perizinan. Nanti kami koordinsi dengan menteri-menteri yang, khususnya karena ini kereta, ya ini Menteri Perhubungan," jelas politikus Golkar itu.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menolak adanya tax holiday. Ia menilai kebijakan tersebut akan menyulitkan fiskal negara.
"Fiskal kita itu terlalu banyak holiday-holiday, terlalu banyak yang diliburkan, kasihan," ucap Suharso.
Suharso mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, Suharso sependapat untuk mempermudah proses izin terkait pembangunan LRT di Bali.
"Mudah-mudahan cepat saja, bisa di-submit seluruh (proses) yang memenuhi ini dan jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran," tandas Suharso.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan proyekLRT Bali tahap 1 ditargetkan mulai dibangun pada September 2024. LRT Bali akan terbentang dari Bandara Ngurah Rai sampai ke Mengwi.
Menurut Budi Karya, tahapan awal kereta ini baru akan tersambung dari Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai ke Kuta. "Kami akan bangun LRT, dari bandara ke Kuta, Legian, lalu sampai Mengwi. Tapi yang kali ini, bandara sampai ke Kuta dulu. Kan yang masif yang ke arah Kuta," ujarnya, Jumat (2/2/2024).
Budi Karya menuturkan pembangunan LRT Bali tahap 1 akan didukung oleh dana pinjaman (loan) dari Korea Selatan. Negeri Ginseng itu disebut-sebut telah berkomitmen untuk melakukan feasibility study (fs) alias studi kelayakan proyek.
(iws/dpw)
