.webp)
Pemerintah pusat menawarkan pembagian pembiayaan 49 persen dan 51 persen dengan pemerintah daerah (pemda) untuk membangun proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) di Bali. Dalam hitung-hitungan sederhana, Pemprov Bali dan Pemkab Badung setidaknya mengeluarkan anggaran minimal Rp 5 triliun untuk proyek itu.
"Porsi 51 persen itu berarti sekitar Rp 5 triliun, kalau mereka bilang (perkiraan kebutuhan biaya) Rp 10 triliun ya," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setidjowarno kepada detikBali, Selasa (26/12/2023).
Djoko menjelaskan, kereta jenis LRT atau MRT yang dioperasikan di atas tanah, dapat memakan biaya pembangunan sebesar Rp 500 miliar per kilometer. Dengan biaya sebesar itu, pembangunan kereta jenis LRT dan infrastrukturnya dapat dilaksanakan untuk jarak sejauh 10 km.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk membangun LRT di atas tanah. Sedangkan kereta LRT yang dibangun di bawah tanah, biayanya akan lebih besar.
"Itu kalau (kereta) melayang. Kalau di bawah (tanah), harusnya lebih dari Rp 5 triliun. Nggrowok (menggali tanahnya) itu berapa biayanya," kata Djoko.
Djoko menyarankan agar Pemprov Bali berhati-hati dengan anggarannya sebelum memulai proyek LRT tersebut. Dia juga menyarankan agar Pemprov Bali meminta persetujuan dari DPRD Bali terkait subsidi pada proyek LRT itu.
Selain itu, Djoko juga menyarankan agar Pemprov Bali fokus perbaikan infrastruktur jalan dan bus Metro Dewata. Menurutnya, sarana transportasi umum tersebut hingga kini masih lebih dibutuhkan masyarakat Bali ketimbang harus membangun proyek LRT.
Camat Kuta Ngurah Bayudhewa mengatakan, proyek LRT yang rencana pembangunannya dimulai di Sentra Parkir Kuta itu memang tidak hanya untuk difungsikan sebagai moda transportasi sehari-hari warga di Kuta. Tetapi, fungsinya lebih pada moda transportasi untuk wisata.
"Terkait dengan pembangunan (proyek LRT) itu memang untuk pariwisata. Jadi, memang perlu ditata," kata Bayudhewa.
Dengan proyek LRT tersebut, kawasan di sepanjang Jalan Raya Kuta diharapkan akan tertata rapi. Dampak selanjutnya, kepadatan arus lalu lintas kendaraan akan berkurang dengan adanya LRT di Sentra Parkir Kuta.
"Jadi, (proyek LRT) untuk mengurai kemacetan juga sebenarnya," kata Bayudhewa.
Dilansir dari detikFinance, pembangunan LRT Bali disebut-sebut berpotensi mengalami pembengkakan hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan LRT di DKI Jakarta.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan pembangunan LRT Bali kemungkinan akan dilakukan secara underground alias bawah tanah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum.
Menurut Ervan pembangunan yang dilakukan lewat bawah tanah ini membuat pembiayaan proyek LRT Bali menjadi menantang. Pasalnya, pembangunan LRT di bawah tanah biayanya bisa sampai 3 kali lipat daripada pembangunan jalur LRT sejajar dengan jalan ataupun dibangun layang.
Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah memang telah merancang pembangunan LRT Bali untuk berada di bawah tanah. Dengan demikian, ia menjamin kondisi aman dan sesuai rencana.
(dpw/hsa)
