Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar sebagai penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dan Pangan Badung. Nilai tersebut bertambah dari wacana awal, yaitu Rp 30 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan program akan dimulai pada tahun anggaran perubahan 2023. Adapun, penyertaan modal ditujukan untuk membangun unit penggilingan padi atau rice milling unit (RMU) di Mengwi, Badung.
"Kami mendorong beberapa program terkait ketahanan dan produksi pangan beras. Di tahun 2023 perubahan ini, kami berupaya menambah modal ke Perumda Pasar Rp 60 miliar," tutur Arnawa, Kamis (13/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Arnawa, selain untuk modal bangun tempat giling beras, Perumda bisa menggunakan dana tersebut untuk operasional dan modal dalam membeli gabah petani yang nantinya diolah dan diproduksi di RMU.
Dengan demikian, nilai produksi bisa ditekan karena dilakukan langsung oleh Perumda. Selain itu, kualitas beras yang akan dijual pun terjamin karena sudah berstandar.
"Tentu kami jaga kualitas beras. Setidaknya program ini bisa kendalikan ketahanan pangan, yang otomatis menekan inflasi. Jika ketersediaan beras memadai, tidak akan ada kenaikan," tegas Arnawa.
Pemkab Badung juga tengah menggencarkan program bangga jadi petani. Menurut dia, jika produksi beras Badung lancar, pemerintah dapat konsisten menyerap produksi gabah petani lokal.
"Kalau terserap, pendapatan petani meningkat, apa yang kami inginkan bangga jadi petani, bisa kami wujudkan. Termasuk menekan alih fungsi lahan. Kami bangun pola ini di Badung. Ada produksi, ada kesejahteraan petani," terang Arnawa.
Sebelumnya, Arnawa membeberkan hasil kajian tim ahli pertanian bahwa pembelian gabah oleh pemerintah berpotensi menaikkan pendapatan petani 11,5 persen dari saat ini.
Selain itu juga, pembelian gabah secara langsung dapat menghindarkan praktik tengkulak (pedagang perantara).
"Kami berharap tidak ada lagi kata kelangkaan, kekurangan pasokan. Jadi, ini kepastian mengenai ketersediaan pangan dan menekan inflasi," pungkas mantan kepala Dinas Pendapatan Badung ini.
(BIR/BIR)