.webp)
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar menargetkan seluruh SMPN dan SMAN/SMKN di Denpasar memanfaatkan transaksi digital pada 2023 ini.
Kepala Bapenda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulya mengatakan nantinya pemanfaatan kanal digital khususnya melalui scan QR code akan digunakan dalam transaksi belanja di kantin hingga membayar iuran komite.
"Sampai pertengahan tahun ini 15 SMPN akan kami target untuk melakukan gerakan digitalisasi sektor keuangan, dan kemudian sampai akhir tahun SMA dan SMK Negeri di Denpasar kami targetkan juga. Uji coba di SMA juga sudah dilakukan dan dalam waktu dekat akan kami launching," ungkapnya, Selasa (14/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya Bapenda tidak membedakan sekolah negeri maupun swasta.
Edi juga menjelaskan generasi Z dan milenial dianggap melek teknologi sehingga tak sulit dalam bertransaksi digital.
"Kadang-kadang juga sering terjadi, mohon maaf, kasus-kasus tertentu mereka (siswa) sudah dibekali uang oleh orang tuanya tetapi sampai di sekolah tidak dilakukan kewajibannya, dan demikian sebaliknya," akunya ketika ditemui usai acara launching generasi Denpasar digital di SMPN 2 Denpasar.
Sehingga, sambung Edi, jika diterapkan transaksi digital maka antara orang tua dengan sekolah akan dapat menjalin komunikasi transparansi.
Selain itu, generasi muda juga akan dilatih dalam memiliki kejujuran serta disiplin.
"Intinya goals ke depan yang ingin dicapai adalah bagaimana mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas dari setiap proses transaksi. Tidak saja di pemerintah daerah dengan pendapatan, dan belanjanya tapi, juga kepada masyarakat," ungkap Edi.
Ia menuturkan transparansi berbasis teknologi sendiri memiliki asas kejujuran. Sehingga penerima dalam transaksi tidak menerima lebih atau kurang. Orang yang memberi juga tidak melakukan kelebihan atau kekurangan transaksi.
"Apabila terjadi kelebihan, dan kekurangan maka akan terbaca di basis QR code. Tapi, tentunya dalam adaptasi teknologi pastilah ada kendala misalnya sinyal yang terganggu, termasuk saldo yang tidak tersedia. Pasti ada konsekuensi tapi, kami tentu berharap di Kota Denpasar ini sangat minimal gangguan yang terjadi," kata Edi.
Dirinya pun berharap pemanfaatan kanal digital dalam bertransaksi dapat diterima oleh masyarakat Kota Denpasar.
"Kalau di sektor pemerintah daerah, Denpasar sudah 100 persen digital sehingga menjadi Kota Digital. Transaksi kami di Pemda juga 100 persen digital, dan sekarang kami gerakan ke masyarakat supaya juga 100 persen digital juga," tambahnya.
(hsa/nor)
