.webp)
Ketua Komisi I DPRD Klungkung I Wayan Mastra mendesak Bupati I Made Satria untuk lebih rajin melakukan evaluasi terhadap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak bekerja optimal. Hal ini disampaikan Mastra di tengah banyaknya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai.
"Kami merasakan, tumben pada tahun ini banyak sekali target-target PAD yang tidak tercapai. Termasuk target-target itu jauh dari harapan," kata Mastra saat ditemui di ruangannya seusai rapat paripurna Ranperda APBD Perubahan 2026, Rabu (30/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk itu, kami mendukung adanya evaluasi yang telah dilakukan Bupati. Kewenangan penuh untuk mengevaluasi kinerja kepala OPD berada di tangan Bupati. Bupati selaku pimpinan tertinggi berhak menilai siapa kepala dinas yang bekerja dengan baik dan siapa yang tidak," imbuhnya.
Mastra menegaskan evaluasi serupa juga berlaku bagi Penjabat (Pj) Sekda Klungkung. Diketahui, Bupati Satria sebelumnya mencopot Anak Agung Gede Lesmana dari jabatan sekretaris daerah (pj sekda). Satria lantas melantik Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, sebagai penjabat pj sekda.
"Ini pun besok belum tentu juga PJ-nya ini definitif. Kalau memang itu tidak ada langkah-langkah kemajuan yang positif, ini pun bisa diganti besok dalam rangka definitif," tegasnya.
Selain target PAD, Mastra juga menyoroti penempatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Klungkung. Ia bahkan memberikan catatan merah lantaran proses mutasi ASN dianggap tidak berdasarkan sistem meritokrasi dan kompetensi.
Mastra menyebut banyak pegawai yang sudah bekerja keras dan berprestasi justru tidak mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Sementara sebagian lainnya justru melejit tanpa melalui jenjang yang sesuai.
Kondisi ini, Mastra berujar, memicu kekecewaan di kalangan birokrat. Hal itu berdampak langsung pada penurunan semangat kerja dan pencapaian target OPD.
"Ini perlu juga evaluasi. Mana sistem merit itu? Sesuai jenjang, sesuai kompetensi dan kinerja mereka. Inilah mungkin penyebab tidak tercapainya masing-masing anggaran di masing-masing OPD," pungkas politikus Partai Hanura itu.
