.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mulai mengintegrasikan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) ke dalam satu platform digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini diambil untuk menggeser pola kerja manual menuju tata kelola birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
"Pelatihan SPBE ini bukan melatih peserta menjadi ahli membuat sistem, melainkan memahami dan mengadopsi pemerintahan berbasis digital. Dari pola manual, seluruh proses kerja dan penjenjangan kinerja individu kini diintegrasikan ke platform digital agar terukur secara akuntabel," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Ida Bagus Surya Suamba, di Ruang Samasta BKPSDM Badung, Senin (14/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelatihan manajemen SPBE 2026 yang diinisiasi BKPSDM Badung ini diikuti oleh perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Program pembekalan ini ditujukan untuk menyamakan persepsi jajaran birokrasi dalam mengadopsi teknologi digital.
"Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta agar tata kelola pemerintahan di Badung berjalan bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Ujung transformasi ini adalah jaminan peningkatan mutu pelayanan publik digital yang terintegrasi dan aman bagi masyarakat," ujar Sekretaris BKPSDM Badung, I Kadek Yuddy Artawan.
Acara pembukaan pelatihan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Badung, Ketut Gede Arta. Sementara itu, materi pelatihan diisi oleh Widyaiswara dari BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, Nurul Fai'zah dan Agenes Judith Abigail Lusikooy.
"Seluruh peserta menerima materi komprehensif mulai dari manajemen risiko SPBE hingga kolaborasi data lintas perangkat daerah. Peserta juga membekali diri dengan materi infrastruktur, tata kelola kebijakan, dan penyusunan rencana aksi nyata manajemen SPBE," tutur Yuddy.
