detikBali

Ada Warga Israel Buka Bisnis di Bali, Ini Respons Koster

Terpopuler Koleksi Pilihan

Ada Warga Israel Buka Bisnis di Bali, Ini Respons Koster


Rizki Setyo Samudero - detikBali

Gubernur Bali Wayan Koster saat konferensi pers di Jayasabha, Denpasar, Jumat (14/8/2026).
Gubernur Bali Wayan Koster saat konferensi pers di Jayasabha, Denpasar, Jumat (14/8/2026). (Foto: Rizki Setyo/detikBali)
Denpasar -

Gubernur Bali Wayan Koster mengaku baru mengetahui adanya warga Israel yang membuka bisnis di Bali. Koster menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk memastikan persoalan tersebut.

"Jadi dengan adanya isu ini saya akan berkoordinasi lebih lanjut bagaimana mencegah ke depan agar hal itu tidak terjadi lagi. Agar mekanisme hubungan antar negara itu sesuai dengan konstitusi," kata Koster di Jayasabha, Denpasar, Jumat (14/8/2026).

Koster menegaskan kewenangan untuk mengecek keberadaan warga Israel di Bali berada di pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat memiliki sistem untuk melakukan pengecekan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau pemerintah daerah kan tidak punya sistem untuk melakukan itu dan juga tidak ada kewenangan untuk melakukan itu," ungkap Koster.

ADVERTISEMENT

Koster mengatakan dirinya mengetahui persoalan tersebut dari pemberitaan media. Ia kemudian berencana melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Persisnya saya belum tahu. Tapi melalui media saya nampak, nah saya akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat," ucap Koster.

Meski demikian, Koster memastikan persoalan tersebut tidak akan berdampak atau memengaruhi kepercayaan investor lain kepada Bali. Ia menilai persoalan itu berkaitan dengan hubungan antarnegara.

"Belum tentu juga sepanjang tidak menimbulkan gaduh di masyarakat, ini terkait masalah hubungan antarnegara. Itu mesti disikapi dengan bijaksana supaya tidak mengganggu hubungan negara dan berimbas pada negara yang lain," tutur dia.

Koster mengatakan pemerintah pusat tengah mematangkan langkah terkait persoalan tersebut.

"Jadi saya kira pemerintah pusat sedang mematangkan itu," tandas Koster.



(dpw/dpw)









Hide Ads
LIVE