.webp)
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem telah tercapai Rp 255 miliar lebih dari target Rp 511 miliar. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jadi penyumbang pajak tertinggi hingga saat ini. Salah satunya, Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang mencapai Rp 60 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem I Nyoman Siki Ngurah meyakini dengan realisasi sekitar 50 persen hingga pertengahan tahun, target bisa tercapai pada akhir tahun.
"Trennya cukup positif saat ini, jika terus bertahan kami menaruh rasa optimisme target PAD tersebut bisa tercapai di akhir tahun nanti," kata Siki Ngurah, Jumat (31/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memerinci sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menyumbang Rp 86 miliar dari target sebesar Rp 146 miliar atau sekitar 58 persen. PBJT tersebut meliputi beberapa sektor seperti pariwisata hingga hiburan.
"Untuk PBJT trennya paling positif saat ini, sektor pajak hotel dan restoran jadi penyumbang pajak tertinggi yang mencapai Rp 60,6 miliar," ujar Siki Ngurah.
Pihaknya juga optimistis, sektor tersebut akan terus meningkat. Sebab, dalam beberapa bulan ke depan akan memasuki high season, sehingga diperkirakan banyak turis berlibur, menginap, dan berkunjung ke berbagai restoran di Karangasem.
Selain PBJT, sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (MBLB) atau galian C, realisasinya juga cukup tinggi meski belum mencapai target. Dari target sebesar Rp 106 miliar telah tercapai Rp 44 miliar atau sekitar 41,6 persen. Selain itu beberapa sektor pajak lainnya seperti Pajak Retribusi Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang capaiannya cukup bagus.
"Khusus untuk pajak MBLB, memang realisasi belum mencapai 50 persen hingga saat ini, tapi kami akan berupaya dengan maksimal. Minimal bisa mendekati target nantinya atau bahkan bisa mencapainya," ucap Siki Ngurah.
BPKAD, dia melanjutkan, kan terus memaksimalkan pengawasan dan turun langsung ke lapangan mendekati para wajib pajak. "Khusus untuk sektor MBLB, kami akan lebih memperketat pengawasan ke masing-masing pos portal sehingga kebocoran pajak bisa diminimalisasi," tandas Siki Ngurah.
